Feeds:
Posts
Comments

Jayapura, Papua. Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Kebenaran (KRPBK), Senin, 10 Januari 2011, menggelar aksi protes menolak proses perekrutan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sementara ini sedang berjalan. Mereka meminta agar MRP segera dibubarkan karena Otonomi Khusus sudah gagal.

Aksi diawali dengan menggelar orasi di halaman kantor MRP dalam pengawalan ketat pihak Polisi dan Brimob. Para demonstran kemudian  bergerak menuju kantor DPRP Papua dan melanjutkan aksi mereka di sana.

Perwakilan dari berbagai komponen organ gerakan sipil di Papua menyampaikan sikap dalam orasi-orasi mereka. Mereka mengatakan bahwa Roh dari Otonomi Khusus (OTSUS) yang mengikat Papua dan Jakarta adalah Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP).  OTSUS sudah dinyatakan gagal oleh seluruh Rakyat Papua ditandai dengan pengembalian undang-undang tersebut kepada Pemerintah RI pada 12 Agustus 2005 dan 17 Juli 2010. Karena itu seharusnya tidak boleh ada lagi proses perekrutan anggota MRP. Lembaga yang merupakan representasi kultural orang Papua yang selama ini sudah berjalan dalam kerangka OTSUS ternyata telah tidak mampu merepresentasikan suara Rakyat Papua karena keberadaannya yang seperti boneka. Atas dasar itulah maka tidak perlu lagi ada lembaga MRP di Papua.

Mereka juga menuntut agar DPRP segera melaksanakan 11  tuntutan dari Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat Papua yang telah digelar pada bulan Juni 2010. Menurut mereka, sejak dikeluarkannya 11 rekomendasi tersebut sampai awal tahun ini, tidak ada reaksi dan perubahan apapun.

Lebih lanjut, massa meminta agar Uni Eropa, Amerika Serikat dan Negara-negara donor untuk segera menghentikan dukungan mereka terhadap Otonomi Khusus di Papua melalui pemberian dana-dana. Mereka juga meminta dukungan dari  Negara-negara dan masyarakat International untuk segera mempercepat penyelesaian status Papua sebagai sebuah Negara dan bangsa yang berdaulat.

Jika tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi, maka KPRBK berjanji akan menduduki kantor MRP dan DPRP dengan massa yang jumlahnya lebih besar lagi. Aksi  yang dimaksud akan berlangsung serentak di seluruh wilayah nasional Papua Barat.

Massa KRPBK diterima oleh Ketua Komisi A DPRP Papua yang juga sekaligus ketua Pansus Perekrutan MRP, Drs. Ruben Magai dan beberapa anggota lainnya. Dalam tanggapannya Ruben Magai mengatakan bahwa kewenangan untuk membubarkan MRP dan Otsus hanya dimiliki oleh MPR RI. Oleh karena itu salah alamat jika tuntutan tersebut ditujukan kepada DPRP. DPRP juga tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab 11 rekomendasi dari Mubes Rakyat Papua tersebut.

Menyangkut OTSUS, Ruben menjelaskan bahwa Pansus evalusi OTSUS sudah dibentuk dan akan segera dilaksanakan. Sedangkan mengenai proses perekrutan MRP yang sedang berjalan, hal tersebut berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan datang, mengingat pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan ditentukan oleh MRP.

Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Keadilan (KRPBK) tidak puas dengan jawaban DPRP sehingga mereka hanya membacakan pernyataan sikap dan menolak untuk menyerahkan aspirasi tertulis kepada DPRP sampai ada kepastian terhadap tuntutan tersebut. (Biwangko/11/01/2011)

Sebuah Catatan dari Perjalanan di Malam Minggu


“Mbak, dengar-dengar di Papua itu mudah ya cari duit?” suara itu memecah keheningan di dalam taksi yang membawa saya menuju Bandara Cengkareng. “Ah, siapa yang bilang pak?” tanya saya kepada sopir taksi  Blue Bird itu. “Sodara saya mbak, tetangganya ada yang pergi ke Papua dan berbisnis disana. Katanya cepat untungnya”, kata sopir itu. “Bisnis apa ya kenalannya itu?” tanya saya.  “Jualan makanan mbak, lalapan mujair dan lele, katanya itu”, jawabnya. “Oh, iya sih pak, sekarang memang banyak orang dari Jawa yang jualan lalapan ayam, dan menjamur jumlahnya”, kata saya dengan nada datar. “Tapi menurut saya sih tidak benar kalau cari uang di Papua itu gampang, soalnya biaya hidup juga tinggi”, lanjut saya. “Oh, gitu ya mbak?” tandasnya dengan nada heran. “Wah, kalau begitu mending di Jakarta ya, biar sulit nyari duitnya tetapi barang-barang pada murah –murah”, tegas bapak itu. “Iya Pak, lebih baik di Jakarta, dari pada ke Papua, bapak harus punya modal gede, mana mahal, terus tempat tinggal juga susah. Apalagi bapak tahu kan kalau Papua itu sering konflik,” terang saya meyakinkan bapak itu. “Iya ya mbak, perang suku itu kan?” katanya. “Bukan hanya perang suku pak, tetapi juga banyak demonstrasi. Kalau sudah demonstrasi, aparat suka kasar brutal sehingga warga sipil sellau jadi korban, termasuk orsang yang nggak ikut demo, bisa juga kena peluru nyasar loh Pak”, tambah saya. Dalam hati saya cuma berfikir, “huh, make up ceriteranya dikit, tidak apalah, supaya setidaknya mengurungkan niat dan keyakinan bapak itu untuk berfikir hijrah ke Papua dan mengadu nasib di Papua. Kami orang Papua bisa semakin tersingkir  kalau banyak orang di Jakarta punya pikiran begini.”  Bapak sopir itu kemudian terdiam dan manggut-manggut tanda setuju. Kami pun terdiam lagi dalam perjalanan sampai ke Bandara.

—————*————-

Setibanya di bandara terminal 1, saya pun bergegas menuju loket check in untuk membereskan semua urusan bagasi dan boarding pass. Tampak di antrian di depan saya beberapa lelaki dan perempuan setengah baya dengan berpakaian sederhana dan sedikit bergaya “Ndeso” kata orang Jogja. Dengan bahasa Jawa kentalnya, mereka mengobrol sambil membahas berapa lama perjalanan yang akan ditempuh. Saya menduga mereka orang baru yang akan ke Papua. Tampak barang bawaan mereka cukup banyak. “Ah, pengadu nasib lagi! Kami bisa benar-benar terusir dari tanah kami sendiri kalau setiap saat rombongan pengadu nasib ini datang. Tidak hanya mereka berpendidikan tinggi yang telah merebut posisi-posisi penting di sektor pemerintahan dan swasta di Papua, tetapi yang seperti-seperti ini juga semakin menjamur di trotoar-trotoar jalan dan gang, dengan tenda-tenda warung mereka”, pikir saya sambil menghela nafas panjang.

————–**————–

Di ruang tunggu pintu 6, tampak penumpang sudah tidak sabar lagi menunggu panggilan boarding yang sudah tertunda 40 menit dengan alasan operasional. Tampak rombongan orang-orang Papua yang duduk berkelompok sambil berceritera dan tertawa dengan gaya khas Papua. Namun di ruang tunggu tersebut jumlah orang bukan Papua lebih banyak dari pada orang Papua. Di sudut yang lain, ada sekelompok orang yang tampaknya baru pertama kali ini akan ke Papua. Mereka duduk bergerombol sambil mendengarkan penjelasan seorang pemuda yang sepertinya tengah memberikan arahan mengenai apa yang harus mereka lakukan ketika tiba nanti di Jayapura. “Hmm, rupanya mereka ini rombongan yang terkordinir dengan baik”, pikir saya. Saya berusaha menangkap pembicaraan mereka, namun karena ruangan cukup gaduh dengan suara orang-orang lain, saya hanya bisa mendengar sayup-sayup sehingga tidak bisa menangkap isi pembicaraan mereka.

Tiba-tiba saya mendengar suara seorang perempuan di belakang saya bertanya kepada seorang perempuan lain, “Ibu mau kemana?”. “Saya mau ke Wamena”, kata ibu itu. Saya tertarik untuk melihat siapa mereka sehingga sayapun menolehkan kepala saya kebelakang. Tampak seorsng perempuan bergaya kerena, dengan rambut disasak agak tinggi. Cantik parasnya penuh  riasan diwajahnya, yang menurut saya sedikit berlebihan, meskipun tetap terlihat sangat pas pada wajahnya. Bajunya ungu lembut tampak elegan, dengan gelang dan cincin yang cukup ramai menghiasi kedua gelangan tangan dan jari manisnya. Sementara itu perempuan yang di sebelahnya tampak lebih muda, sepertinya baru saja lulus dari universitas. Gayanya casual dengan celana jeans dan sweater abu-abu. Saya pun membalikkan posisi saya lagi dan mulai menyibukan diri dengan beberapa halaman koran Kompas yang tergeletak di kursi samping saya. Dari aksennya terdengar si perempuan muda itu bukan orang yang tinggal di Papua. Terdengar ibu itu membalas bertanya, “ Kalau mbak, mau kemana?” “Ke Jayapura, bu. Kalau ibu, menetap di Wamena ya?” Tanya perempuan muda itu. “Oh, nggak, saya di Jakarta sini, cuman lagi ada bisnis aja di Wamena. Lagi ada proyek di sana. Lumayan mbak, proyek kecil-kecilan”, kata ibu itu. “Kalau mbak?” Tanya ibu itu. “Mau cari kerjaan di Papua, bu. Om saya disana, kerja di pemerintahan. Saya mau diajak om saya untuk bantu-bantu dulu di biro statistik sebagai tenaga honorer dulu, sambil nunggu tes pegawai. Katanya akan ada tes pegawai bulan November nanti.” “Oh, bagus itu mba. Baru lulus kuliah ya?” Tanya ibu itu lagi. “Nggak juga bu, udah setahun ini nganggur, makanya diajak ke Papua”, jawab perempuan muda itu. “Kuliahnya ngambil apa?” tanya ibu itu lagi. “ Informatika bu”, jawabnya. “Kalau ibu, bisnisnya dibidang apa?” lanjutnya. “Proyek fisik dan pengadaan. Kerja dengan kontraktor lokal sih, tapi saya ngontrol aja. Kalau nggak dengan kontraktor lokal, nggak bisa dapet proyek, jadi kita join gitu dengan beberapa kontraktor lokal. Kan kita bantu mereka supaya bisa menang tender,” terang ibu itu. Saya jadi tidak konsen dengan koran Kompas saya. “Ternyata semua orang yang hari ini saya jumpai hanya mau mengambil peluang yang ada di Papua”, pikir saya dengan kesal. “Enak sekali orang-orang itu. Mengapa pemerintah Papua tidak bisa memproteksi orang asli Papua dengan membuat regulasi lokal mengenai pembatasan penduduk? Hmm, meskipun otsus sudah ditolak, tetapi tidak ada kata terlambat untuk membuat sesuatu seperti misalnya Perda. Sampai kapan kami akan menjadi penopang ekonomi orang lain?” guman saya dalam hati.

Di deretan kursi didepan saya, ada beberapa perempuan Papua duduk sambil mengobrol tentang Pilkada. Tampaknya mereka sedang mengusung salah satu kandidat yang tengah bermasalah dan baru saja mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Mereka mendiskusikan beberapa kecurangan yang terjadi dan menurut mereka tidak dilihat oleh MK sehingga jago mereka kalah.”Wah, sekarang ini musim Pilkada dan banyak orang Papua sibuk dalam  proyek Pilkada ini. Entah berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk menyukseskan sokong menyokong kandidat “,  tanya saya pada diri sendiri sambil mengamati mereka. Tiba-tiba datang seorang ibu, perempuan Papua juga, yang bergabung dengan rombongan ini. Mereka rupanya saling kenal dan sudah lama tidak bertemu sehingga saling berpelukan dan cupika cupiki alias cium pipi kiri kanan. “Aduh, Usi, su lama tra liat baru ketemu disini eh”, kata seseorang dari antara mereka. “ Iyo, ini baru pulang liat anak perempuan yang ada kuliah disini. De ada sakit cacar air jadi”, jawab ibu itu. Dari  penampilannya, ibu ini saya duga berasal dari kalangan kelas menengah keatas Papua. Lalu ibu itu mengambil posisi duduk di deretan kursi itu juga. “Baru, kaka dorang habis ada kegiatan kah?” tanyanya kepada mereka. “Iya, biasa, tong ada urus gugataan Pilkada kemarin di MK itu. Tapi su selesai jadi ada mo pulang nih”, jawab salah seorang diantara mereka. “ Baru anak perempuan yang paling besar itu kah yang sakit?” tanya temannya itu. “Iyo, makanya sa datang sekalian antar anak nomor 3 yang masuk smp disini. Jadi sa su tinggal dari bulan Juli. Anak-anak semua disini. Tadi dong semua rame-rame antar saya pake mobil karena  nona yang tua itu ada bawa mobil. Sa beli mobil disini tahun lalu”, jawabnya dengan nada tenang. Lalu mereka bercakap-cakap sambil tertawa asik.

—————***—————

Sudah hampir 30 menit menunggu, sayapun memutuskan untuk ke toilet agar tidak kesulitan di atas pesawat nantinya. Di toilet rupanya sudah ada 3 orang Papua juga, satu nona dan dua orang mama Papua. Rupanya mereka sedang antri karena sementara kamar-kamar kecil telah terisi penuh. Saya pun  bergabung kedalam antrian itu. Saya mendengar mereka berbicara soal kegiatan gereja di Kalimantan. Rupanya mereka itu bagian dari rombongan yang baru saja pulang dari Kalimantan untuk mengikuti sebuah kegiatan gereja mereka. Tidak lama kemudian, datanglah seorang mama Papua juga, yang rupanya kenal dengan nona itu. Mama itu langsung bertanya,” Baru Alin su kerja dimana?” anak muda itu menjawab “ Belum nih mama, masih ada tunggu mo tes pegawai negeri. Dong bilang, bulan depan ada tes pegawai. Ada mau urus honor-honor di Pemda tapi susah juga. Harus kenal orang boleh. Jadi sementara ini sa bantu-bantu di gereja saja”, jawabnya. “Iyo, kerja di gereja sambil berdoa. Iman itu penting, supaya berkat juga datang”, nasihat mama itu.   Nona yang bernama Alin itupun mengiyakan dan kemudian masuk ke kamar kecil.

———–****————–

 

Panggilan untuk naik ke pesawat diumumkan lewat pengeras suara. Saya pun berdiri menuju antrian pintu keluar. Ternyata para calon penumpang ini boleh saya sebut “udik” sekali. Mereka benar-benar tidak tahu yang namanya antri. Terutama rombongan-rombongan yang kelihatannya baru sekali ini mau ke Papua. Mereka berdesakan dan dorong-dorong, sampai-sampai saya pun didorong oleh salah satu dari mereka. Saking kesalnya saya bilang, “Pak, ini bukan kapal laut pak, semua pasti kebagian tempat jadi jangan terlalu udik begitu, tenang saja!” yang kemudian diiyakan oleh beberapa orang-orang Papua di sekitar saya. “Seperti tra pernah naik pesawat saja”, kata salah seorang dibelakang saya dengan sedikit kesal. Akhirnya saya pun masuk ke pesawat dan menempati tempat duduk saya. Perjalanan selama 4 Jam ke Makasar dan 3 setengah jam ke Jayapura itu saya lewati dengan berusaha memejamkan mata meski sulit. (Biwangko)

Ditulis 18 Oktober 2010

Di lembahku istanaku


The Land of Papua, a land of great riches, a small paradise that fell to earth. This is how Frangky Sahilatua, the Malukan musician, sings the praises of the land of Papua in his song Aku Papua which is so popular thanks to the singer Edo Kondologit.

These riches have turned this small paradise into an attraction for investors from Indonesia and from around the world. Forests, land, water, minerals – everything is there to be plundered by these people. The lyrics are all too true: ‘All that land, all those rocks, the riches that are full of hope.’ Everything in that land is of priceless value. Not only the land itself but the savannahs that stretch for miles, the Kayu Putih (Melalaleuca sp), the peat and the tall, elegant trees in Merauke that cover 1,6 million hectares, full of hope that they will save Indonesia and the whole world from a looming food crisis. But then, what hope is there that anything will be left for the children and grandchildren of the owners of this land? Will all this be consumed by the people who come here just to collect those rocks that are full of hope?

In Merauke, in 2000, district chief  Johanes Gluba Gebze offered Merauke as a granary when launching his massive project called the Merauke Integrated Rice Estate – MIRE. This was to be a fantastic programme, with the full support of the agriculture department of the central government. Then in 2008, when a food crisis struck the world, forcing up the price of food everywhere, many agrarian countries, including Indonesia, started to get busy, thinking up new sources of food round the world. This crisis provided the launching pad for increased investment in food production. This led to the Indonesian government and its department of agriculture looking everywhere for strategic locations, land that is unused, land with the potential to attract these investors.

In a presentation at the editorial office of Kompas in June this year, the IPB (Institut Pertanian Bogor) which had conducted research regarding the MIFEE project, said that Indonesia will face a crisis in 2010 – 2025. The lack of sufficient land  in Java, due to the very rapid increase in population, has resulted because of the emergence of nine megalopolises in Java. This has resulted in a decline in the supply of food  while the Indonesian population is estimated to increase to 300 million. This could lead to famine by 2025 which highlights the need to find a solution in the form of vast areas of land. Merauke was seen as the best way to solve the problem. Agus Sumule, an expert on the staff of the governor of Papua, said it would be an act of grave injustice because it meant  that Papua, and especially Merauke, would be expected to bear all the consequences of the food crisis in the world and in Indonesia. This burden, he said, should be borne by districts throughout Indonesia, from east to west and from north to south. According to Sumule:  ‘It is grossly unfair  for a single province, a single district and still worse, a single ethnic group, to have to carry the burden of the national food crisis.’

Arguing in favour of the need to improve the local economy and in favour of food self-sufficiency, the Merauke project was enthusiastically welcomed by John Gluba Gebze. The local government and the central government then carried out their own studies and produced a draft for this project. The central government came up with the idea of a mega project called Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), along with government regulation No 20/2008 on National Land Allocation, identifying Merauke as the main area for the national  agricultural sector. These plans were drawn up unilaterally; there was no co-ordination between the central government and the provincial government. The district chief and his staff in Merauke sidestepped discussions with the provincial government. The result was that the Indonesian president enacted Inpres 5/2008 requiring the adoption of the MIFEE plan as part of provincial land allocation.

Taking several things into consideration,  the provincial government recommended the allocation of 5,552 hectares for MIFEE, but the department  of agriculture decided that 1.6 hectares should be allocated to the project. An area of such huge dimensions, imposed on the map of Papua, includes not only agricultural land and transmigration sites which are suitable for food production but also virgin forests  and protected areas including peat, water catchment areas and even residential areas including the kampungs of the indigenous people, the Malind people.

So, what about the people who live on this land? In all the discourse about the  mega MIFEE project that has taken place between the Merauke district government and the central government, there has been virtually no mention of the indigenous people who live in the area. Yet, long before  the Europeans ‘discovered’  New Guinea and the southern regions, the Malind-Anim (Malind people) had been living there for generations. Findings by anthropologists and missionaries like the Rev. E.B Savage from the London  Missionary Society wrote about the Malind people in a publication of 1891. A.C. Haddon published the first portrait of the Marind/Malind people. And later Van Baal and several other Dutch anthropologists began to document the lives of the Malind/Marind people in the southern regions of Papua.

This project has been drafted without  any mention of the human developments of the Malind people as one of its definitive impacts. Indeed, the central and local governments have given the impression that this land is uninhabited, that it belongs to no-one. The people who live in unity with nature and in their native dwellings have simply been ignored. During the planning stage, the indigenous people were never invited to negotiate, nor were they even told about the MIFEE project. They were kept quite unaware of the fact that their kampungs and villages would be included  within the strategic mapping of MIFEE. As a result, their customary land has been valued at a very low  price. Moreover, they face the threat of being relocated  to land that belongs to other clans, when this project goes ahead.

The strategic planning of MIFEE does indeed say that the project will raise per capita income of the local people, that peasants will be supported by the provision of modern equipment and technology. But it also states that, in the initial stages, skilled transmigrants  from outside Merauke will be moved in to run the project and to handle the transfer of technology. It will only be in the longer term that training centres  will be set up to educate local people in the techniques of agricultural production.  This raises the question:  how will local peasants be involved in the project? It is extremely regrettable that such plans will only result in the further dis-empowerment of the  Papua people in Merauke.

The marginalisation of the Malind people in Merauke can only get worse. Ever since the commencement of the large-scale transmigration programme and the inadequacies of education, health and economic facilities in Merauke, the Malind people have been elbowed out and have become nothing more than spectators. They have even become spectators in the transmigration kampungs. And what is even more regrettable, they will lose their customary lands as a result of the seizure of their land in the name of development, they will lose their customary systems and regulations. Their regulation of kampong boundaries, of village boundaries, their seasonal management as well as a range of customary laws will become indistinct and will disappear altogether.

With regard to the transfer of values and culture, our native language is more infrequently being spoken, the reason being that language is inseparable from land, water, forests, livestock, things that are all part of an inseparable unity. Should any of these elements be lost, the language gets lost too. Stories that pass down through the generations from our ancestors (Dema) become more and more difficult to understand because the sacred  borders are replaced by rice-fields, fields of maize and palm oil plantations. The identity of  the Malind people is gradually lost along with the destruction of the natural features that are the symbol of each clan. The Gebze with their coconut symbol, the Mahuze with their sago symbol, the Basiks with their pig symbol, the Samkki with their kangaroo symbol, the Kaize  with their Kasuari and Balagaise (falcon birds) symbol; everything will get lost. In other words, the MIFEE food project will lead to the annihilation of the Malind people.

It is more than likely that in five or ten years time, the next generation of Malind people will no longer sing: ‘I grew up together with the wind, together with the leaves, together with the sago, together with the coconut trees.’ Instead, they will sing: ‘I grew up without the wind, without the leaves, without my sago village. I know nothing about my Dema, the symbol of my tradition, my language, my homeland. I will no longer be able to speak about my origins. All I will be able to say is that Papua is the land of my ancestors , the land where I was born.’

Because of all this, no-one should be surprised when people start describing MIFEE as a clear case of genocide by the Indonesian government, because it has been well-planned and well-organised. All the legal elements are there:  government regulations, presidential instructions, the strategic planning and the maps that provided the necessary requirements for genocide.

When all these cries are heard, the Indonesian government will have to be ready to take the consequences, it will have to take responsibility before the ancestors of the Malind people, the Papuan people  and the international community.


by Rosa Biwangko Gebze Moiwend

Musim Gora di Angkasa

Waktu kecil tuh sa paling semangat sekali pas musim gora tiba. Gora tuh buah yang paling enak kalo tong makan deng rica garam atau campur kecap, rica, garam sedikit  baru bikin gora kocok dalam loyang. Sungguh seh, air mulut langsung mulai keluar nih gara-gara membayangkan gora kecap pu enak.

Tong pu kompleks di Angkasa itu memang terkenal dengan kompleks gora dan jambu bol. Bagaimana tidak, dulu tuh gampang sekali dapat liat pohon gora dan jambu bol di kompleks. Biasanya tong kalau jalan rame-rame ukur jalan tuh, tong pu mata paling panjang untuk liat-liat lokasi pohon gora. Ini bukan rencana pancuri, karena dulu tuh, tong takut  pancuri. Biasanya tong minta ke de pu pemilik. Gampang, tinggal batariak saja “om boleh minta jambu” atau “tante, boleh minta gora”,  sambil pantau jangan sampe  ada anjing jahat.

Selain tong pantau lokasi pohon gora di kompleks, tong juga kapala pigi main di hutan belakang dekat lapangan golf. Tong bisa jalan masuk keluar hutan tuh seperti surveyor begitu. Di hutan situ pohon gora pu banyak saja, ada yang gora merah dan juga gora putih. Tong  biasa bawa kantong plastik besar-besar.  Ada yang panjat (biasanya anana besar-besar), baru dong  goyang cabang saja, trus nanti gora jatuh. Anana kecil pu tugas tuh kumpul gora-gora yang jatuh, baru isi di kantong plastik. Biasa ada yang bawa rica garam juga, jadi sambil kumpul-kumpul yang jatuh, tinggal mainkan sebagian dari gora-gora itu. Kalau gora su takumpul banyak, tong bawa pulang.

Ada satu tempat lagi di dekat gunung, tempatyang biasa kabut turun, persis diatas kompleks Kodam. Kalau disitu itu, gora putih enak sampe. Apalagi dekat-dekat situ tuh ada pohon buah gatal, jadi biasa satu kali jalan, sekalian ambil buah gatal juga. Kalau tong jalan kesana su agak sore, macam jam-jam 3 begitu, tong tra bisa lama-lama karena kabut biasa turun sekitar jam-jam 4 atau stengah lima sore. Kalo tong su liat kabut turun tuh, tong harus pulang cepat-cepat karena orang bilang tempat itu pamali. Tapi sekarang tempat itu su trada hutan lagi karna dong su bangun perumahan Kodam tuh terus naik ke belakang. Tambah lagi masyarakat dong su bikin rumah sampe naik ke gunung. Apalagi lokasi itu sekarang su jadi sekolah dan rumah-rumah.

Biasanya pulang dari cari gora, tong kumpul di sa pu rumah atau di teman lain pu rumah, baru tong duduk kerjakan rica garam lagi atau gora kocok dengan rica, kecap dan garam. Nikmat skali! Petik rame-rame trus makan rame-rame sambil baku ganggu, cerita-cerita mob trus sibuk atur rencana lagi buat pencarian berikut. Pembahasan waktu makan gora tuh tra jauh-jauh dari, siapa yang tahu ada lokasi pohon gora terbaru.

Sekarang sa pu teman-teman pemburu gora nih, dong su tersebar kemana-mana. Su besar semua, jadi kadang malu baku tegur, segan dan lain-lain. Padahal dulu tuh, pigi ukur jalan tuh  sampe hampir-hampir gelap. Bikin sampe nanti tong pu mama-mama harus batariak keras-keras untuk absen nama dulu.

Sekarang musim gora di Angkasa su tra seperti dulu lagi. Tra banyak orang yang tanam gora lagi, trus hutan-hutan pusatnya gora tuh su botak dan berubah jadi rumah-rumah juga kebun. Anana kompleks yang sekarang nih dong macam tra main seperti torang dulu. Mungkin juga karena setiap orang su punya DVD player atau play station makanya dong tra suka main diluar atau ukur jalan lagi. Tapi mungkin juga alasan utama tuh, dong  takut main jauh-jauh dari rumah karena terlalu banyak orang mabuk yang berkeliaran di Angkasa. Muka-muka baru juga banyak sekali dan kadang dong mabuk patah trus kejar anana. Jadi anak kompleks sekarang tra tau lagi pigi korvey hutan atau ukur jalan untuk cari gora.

Kadang sa rindu masa kecil seperti itu, jalan sabarang saja, masuk hutan, makan sabarang saja buah-buah yang di hutan, seperti buah tinta, buah gatal, buah nenas hutan, atau gora . Mungkin barang-barang itu sekarang sudah sulit kitong ketemu lagi di sekitar hutan-hutan Angkasa karena hutan su mulai habis.

Memori Masa kecilku



Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Begitulah Frangky Sahilatua, seorang musisi asal Maluku memuja tanah Papua dalam lagunya Aku Papua yang dipopulerkan oleh penyanyi anak negeri, Edo Kondologit. Tidaklah salah jika Frengky mengurai  kata dalam lagu ini karena begitulah kenyataannya, tanah Papua kita kaya.

Kekayaan itulah yang membuat surga kecil ini menjadi lirikan para penanam modal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Hutan, tanah, air, tambang, semuanya menjadi incaran mereka. Benar kata syair lagu  “seluas tanah, sebanyak batu, adalah harta harapan”. Semua yang tersebar di atas tanah ini bernilai tinggi.

Begitu juga lahan savana yang luas, hutan kayu bush (Melaleuca sp), gambut dan tegakan hutan alam di Merauke seluas 1,6 juta ha adalah adalah harta harapan untuk menyelamatkan dunia dan Indonesia dari krisis pangan.

Pertanyaannya adalah apakah harta harapan ini akan tersisa untuk generasi anak cucu pemilik negeri impian ini? Ataukah semuanya akan dihabiskan oleh mereka-mereka yang hanya datang untuk mengumpulkan batu-batu harapan itu?

Di Merauke, tahun 2000, Bupati Johanes Gluba Gebze, mencanangkan Merauke sebagai lumbung pangan dan menggagas program pengembangan padi berskala besar yang dikenal dengan Merauke Integrated Rice Estate (MIRE).  Program ini terlihat hebat apalagi didukung oleh pihak pemerintah pusat melalui Dinas Pertanian.

Kemudian ditahun 2008, ketika krisis pangan melanda dunia yang mempengaruhi kenaikan harga komoditas pangan dunia, negara-negara termasuk Indonesia yang katanya negeri agraria ini, ramai-ramai memikirkan sumber alternatif pangan dunia. Krisis menjadi ajang potensial untuk berinvestasi di bidang pangan. Karena itulah Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pertanian mencari lokasi strategis yang berupa lahan terlantar dan potensial di wilayah Indonesia untuk memenuhi keinginan para investor tersebut.

Dalam sebuah presentasi yang dilakukan di kantor harian Kompas Jakarta pada bulan Juni 2010, pihak IPB yang telah melakukan kajian-kajian untuk pengembangan MIFEE memaparkan bahwa diperkirakan akan terjadi krisis Indonesia 2010 – 2025.  Berkurangnya daya dukung lahan pertanian di pulau Jawa sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan bergesernya fungsi lahan di Jawa dari lahan pertanian menjadi daerah perkotaan akan menciptakan lebih dari 9 Megapolitan di Jawa.

Akibatnya, suplai pangan turun, padahal jumlah penduduk akan naik menjadi 300 jutaan. Maka akan terjadi kelaparan yang cukup tinggi pada tahun 2025. Untuk itu memang perlu dicarikan solusi kantong ketahanan pangan yang baru. Merauke menjadi sasaran utama solusi ini.

Hal inilah yang oleh Agus Sumule, staf ahli Gubernur Papua disebut sebagai ketidakadilan karena menurutnya beban pangan dunia dan pangan nasional tidak harus dilimpahkan semuanya kepada Papua, secara khusus Merauke. Sebaiknya beban ini dibagikan ke wilayah lain di Indonesia mulai dari barat ke timur, utara ke selatan. “Sangat tidak adil kalau tanggungjawab krisis pangan nasional hanya dibebankan pada satu provinsi, satu kabupaten dan terlebih lagi satu suku”, kata Sumule.

Dengan dalih peningkatan ekonomi lokal dan kemandirian pangan, ide ini disambut dengan gempita oleh John Gluba Gebze. Pihak kabupaten dan pemerintah pusat kemudian melakukan kajian dan rancangan perencanaan proyek ini. Pemerintah Pusat kemudian menetapkan sebuah mega proyek yang disebut Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menempatkan Merauke sebagai kawasan andalan bagi sektor pertanian nasional.

Semua perencanaan dan keputusan yang dibuat bersifat sepihak, artinya tidak ada koordinasi antara pihak pemerintah pusat dengan pihak pemerintah provinsi. Bupati dan stafnya di Merauke langsung menempuh jalur by pass tanpa melalui perencanaan dan pembahasan di tingkat provinsi. Akibatnya, pemerintah provinsi Papua yang diberikan mandate oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Inpres No. 5 tahun 2008 terpaksa harus menerima rencana ini dan dipaksa untuk menggarap MIFEE dalam perencanaan Tata Ruang Provinsi.

Namun pemerintah provinsi dengan berbagai pertimbangan hanya memberikan rekomendasi lahan seluas  5552 ha untuk MIFEE sementara pihak kementerian pertanian memutuskan memakai lahan seluas 1.6 juta ha. Kawasan seluas 1,6 juta ha jika di gambarkan pada peta maka mencakup bukan saja lahan pertanian dan lokasi transmigrasi yang memang sudah berpotensi sebagai kawasan pertanian, tetapi juga akan mengambil kawasan-kawasan hutan alam dan kawasan lindung termasuk rawa, gambut, daerah tangkapan air, bahkan pemukiman dan kampong-kampung asli masyarakat pribumi Malind.

Lalu bagaimana dengan manusia yang ada di tanah itu? Didalam berbagai pemaparan mengenai mega proyek MIFEE ini, pihak pemerintah kabupaten Merauke dan pemerintah pusat hampir sama sekali tidak menyebut masyarakat pribumi yang ada di kawasan itu. Padahal di Merauke,  jauh sebelum bangsa Eropa menyebut “menemukan” pulau New Guinea dan wilayah selatan daratan ini, Malind Anim (orang Malind) telah hidup secara turun-temurun. Catatan-catatan para antropolog dan missionaries seperti Reverend E,B. Savage dari London Missionary Society pada tahun 1887  menyebutkan Marind Anim pada publikasinya. Setelah itu pada tahun 1891, A.C. Haddon mempublikasikan gambar pertama profil Marind Anim/Malind Anim. Kemudian Van Baal dan beberapa antropolog asal Belanda mulai mendokumentasikan keberadaan orang Malind/Marind di wilayah selatan Papua ini.

Rancangan proyek ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pembangunan manusia Malind sebagai dampak positif dari rencana besar ini. Bahkan terkesan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan investor melihat kawasan itu sebagai wilayah tidak berpenghuni dengan tanah-tanah yang tidak berpemilik. Manusia yang hidup sebagai satu kesatuan dengan alam dan dusunnya tidak dianggap.

Dalam proses perencanaan, pihak masyarakat adat tidak diajak berunding atau bahkan diinformasikan mengenai MIFEE. Mereka bahkan tidak tahu bahwa wilayah kampungnya ternyata ada dalam peta wilayah strategis untuk MIFEE. Akibatnya tanah adat mereka hanya dinilai dengan harga yang sangat murah. Mereka juga terancam direlokasi ke wilayah clan yang lain jika proyek ini nanti berlangsung.

Memang benar didalam rencana strategis pengembangan MIFEE disebutkan bahwa proyek ini akan meningkatkan pendapatan perkapita lokal. Petani akan dibantu dengan peralatan dan teknologi yang modern.Akan tetapi juga disebutkan bahwa pada tahap awal akan didatangkan sejumlah tenaga transmigran berskill dari luar Merauke untuk menjalankan proyek dan transfer teknologi. Barulah pada jangka panjang akan dikembangkan balai latihan pertanian yang akan mendidik tenaga lokal dalam bidang teknologi pertanian. Maka  pertanyaan kita adalah bagaimana pihak petani lokal yang pribumi akan mengambil bagian dalam proyek ini. Sangat disayangkan ide seperti ini hanya akan membuat persoalan ketidakberdayaan manusia Papua di Merauke terus berlanjut.

Marginalisasi orang Malind di Merauke akan semakin buruk. Sejak program transmigrasi besar-besaran dan buruknya sistem pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Merauke, orang Malind tersingkir dan menjadi penonton. Bahkan mereka menjadi penonton di kampung-kampung transmigrasi.  Lebih menyedihkan lagi, hilangnya tanah-tanah adat mereka akibat pencaplokan tanah dengan dalih untuk pembangunan membuat orang Malind kehilangan sistem dan tatanan adat mereka. Sistem batas kampung, batas dusun, sistem sasi dan berbagai aturan hukum adat sudah menjadi semakin kabur dan hilang.

Dari sisi transfer nilai dan budaya, bahasa asli sudah semakin jarang dituturkan. Ini terjadi karena bahasa berkaitan erat dengan  tanah, air, sagu, hutan, hewan, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Jika satu unsur hilang maka bahasa juga akan hilang.

Cerita turun-temurun tentang Dema (para leluhur) dan perjalanannya akan sulit untuk diikuti karena kawasan-kawaasan sakral akan berubah menjadi perkebunan padi, jagung, dan sawit. Identitas atau jati diri sebagai seorang Malind akan pelan-pelan punah seiring dengan punahnya unsur-unsur alam yang menjadi simbol setiap klan. Gebze dengan simbol pohon kelapa, Mahuze dengan simbol Sagu, Basik-basik dengan simbol Babi, Samkakai dengan simbol Saham (kanguru), Kaize dengan symbol Kasuari dan Balagaise  (burung Elang) akan hilang. Dengan kata lain, proyek pangan MIFEE ini hanya akan membawa kepunahan bagi orang Malind.

Bukan tidak mungkin jika generasi Malind Anim dimasa 5 – 10 tahun kedepan tidak bisa lagi bernyanyi “bersama angin, bersama daun, bersama sagu, bersama Saham, bersama pohon kelapa, aku dibesarkan”. Mereka akan mengatakan,  “aku tidak dibesarkan lagi oleh angin, daun, sagu karena aku tidak punya dusun sagu lagi.  Aku tidak tahu lagi Demaku, simbol-simbol adatku, bahasaku, batas-batas dusunku. Aku tidak bisa menyebutkan lagi dari mana asal usulku, yang bisa aku sebutkan hanyalah, tanah Papua tanah leluhurku, disana aku dilahirkan”.

Melihat kenyataan diatas, maka janganlah heran jika banyak pihak akan memandang  MIFEE adalah salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintah Indonesia melakukan genosida di Papua karena sifatnya yang terencana dan terstruktur. Adanya unsur – unsur perangkat hukum seperti Peraturan Memerintah, Inpres, Rencana Kerja Strategis, dan peta-peta perencanaan menjadi syarat yang memungkinkan terpenuhinya unsur-unsur genosida. Maka ketika tuntutan itu datang, Pemerintah Indonesia harus siap dengan konsekwensi ini dan siap mempertanggungjawabkan didepan leluhur Malind Anim, bangsa Papua, serta masyarakat internasional.

Oleh Rosa Biwangko Gebze Moiwend

Seperti yang telah diterbitkan di Tabloid Suara Perempuan Papua edisi 2 tahun VII 23 Agustus – 1 September 2010.

Jayapura, Rabu 11 Agustus 2010. SORPATOM (Solidaritas Masyarakat Papua Tolak MIFEE) dan KKRS (Kelompok Komunikasi Realitas Sosial) STFT Fajar Timur didukung oleh SKP KC Fransiskan Papua dan kelompok studi Wirewit mengadakan diskusi publik menyangkut rencana pengembangan mega proyek MIFEE di Merauke bertempat di aula Sekolah Tinggi Filsafat dan Theology (STFT) Fajar Timur Abepura.

Diskusi publik yang  mengambil tema “Investasi di tanah Papua, khususnya MIFEE; Petaka atau Berkat bagi Masyarakat Adat Papua?” dihadiri oleh sekitar 100an orang peserta. Mereka berasal dari unsur mahasiswa, kalangan akademisi, pemerhati lingkungan, LSM, rohaniawan dan masyarakat umum.  Hadir dalam diskusi tersebut beberapa narasumber yaitu Ferry Kareth, SH mewakili kalangan akademisi, bapak Forkorus Yaboisembut mewakili masyarakat adat, dan bapak Lyndon B. Pangkaly mewakili Foker LSM. Sementara dari pihak pemerintah provinsi Papua, hadir bapak Syaiful dari BP3D Provinsi Papua dan bapak Agus Sumule dalam kapasitas pribadi tetapi juga selaku staf ahli gubernur Provinsi Papua. Dipandu oleh moderator bapak Decky Rumaropen dari YPMD Papua, diskusi berjalan kurang lebih selama 3 jam. Sementara itu pada hari yang sama, dikabarkan sedang berlangsung launching Mini MIFEE di Kampung Sirapu Distrik Semangga.

Lyndon Pangkali mengawali diskusi dengan menyampaikan pandangan umum LSM tentang investasi dan hasil kajian FOKER LSM Papua terkait MIFEE. Berdasarkan kajian0kajian yang dilakukan LSM, tanggapan dari masyarakat setempat khususnya pemilik hal ulayat sangat menyesali hadirnya mega proyek ini. Betapa tidak, mereka menyadari betul akan ancaman bahaya yang akan timbul dikemudian hari seperti hilangnya hak atas tanah adat dan hak hidup, termasuk wilayah-wilayah sakral seperti jalur lintas leluhur dan Dema. Secara ekonomi penduduk suku Malind tidak akan diuntungkan dari proyek ini karena tenaga kerja yang akan dipakai bukan berasal dari penduduk lokal melainkan tenaga transmigran terlatih dari luar Papua. Karena itu masyarakat adat Malind di Merauke secara tegas menolak kehadiran MIFEE di Merauke.

Pemateri kedua adalah perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua (BP3D) yang diwakili oleh Bapak Syaiful. Syaiful memaparkan tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Papua terhadap MIFEE dari perspektif kajian tata ruang dan rencana kerja strategis. Ada beberapa pokok kebijakan yaitu komitmen Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan Papua Green Investment sesuai dengan arahan tata ruang Provinsi Papua.

Syaiful lebih lanjut menerangkan bahwa tidak ada sinergi atau titik temu yang signifikan antara Rencana Strategis Pemerintah Pusat (Jakarta) dan Rencana Strategis provinsi Papua karena pemerintah pusat rupanya telah menyusun perencanaan strategis tanpa suatu koordinasi dengan pihak provinsi. Pemerintah pusat ternyata sudah menetapkan pusat kawasan strategis Papua. Kawasan strategis ini  terdiri dari kabupaten Mimika dengan tujuan untuk pengembangan teknologi tambang, Kabupaten Biak untuk stasiun telemetri dan peluncuran roket. Kawasan lain yang ditentukan pusat juga adalah kawasan perbatasan, untuk tujuan pertahanan keamanan. Sementara itu, kawasan strategis menurut versi pemerintah provinsi adalah kawasan pengunungan tengah Papua untuk tujuan pengembangan ekonomi dan kawasan Taman Nasional Mamberamo Foja untuk mengamankan keanekaragaman hayati. Selain itu pengamanan kawasan berlahan gambut juga menjadi prioritas untuk pengamanan emisi karbon.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 5 tahun 2008, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan pemaksaan dari pusat untuk mengembangkan MIFEE di Merauke. Hal ini dikeluarkan pertama kali melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke dan kabupaten sekitarnya. Pada saat RTRW ini dibuat oleh pusat melalui kajian-kajian, proses tersebut sama sekali tidak melibatkan pihak kabupaten-kabupaten di sekitar Merauke (Boven Digul, Mappi dan Asmat). Pihak provinsi menawarkan untuk melaksanakan MIFEE berdasarkan tata ruang yang sudah ada di Papua. Sampai saat ini status MIFEE masih tarik ulur antara pusat dan provinsi.

Pihak pemerintah provinsi telah melakukan kajian secara komprehensif dengan melibatkan semua instansi teknis terkait, akademisi dan LSM.  Setelah melihat berbagai unsur termasuk pokok-pokok kesepakatan di Norwegia tentang tidak menggunakan lahan bergambut maka luasan yang direkomendasikan oleh pemerintah provinsi untuk MIFEE adalah seluas 5552 hektar. Luasan itu adalah tawaran final dari pihak pemerintah provinsi. Sementara itu, departamen pertanian mengajukan lahan untuk MIFEE sebesar 2,5 juta hektar, tetapi berdasarkan tata ruang Merauke, hanya di usulkan 1,5 juta hektar. Namun Pemerintah provinsi melalui surat gubernur kepada presiden merekomendasikan lahan untuk MIFEE hanya seluas 5552 ha. Ini sudah termasuk kawasan transmigrasi dan ijin-ijin perkebunan yang ada sampai saat ini, juga lahan-lahan lain yang berpotensi. Sementara lahan-lahan savana dan kawasan lindung tetap dipertahankan. Pemerintah provinsi Papua tidak mau mengulangi kesalahan proyek 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan yang akhirnya menghancurkan dan sampai saat ini tidak jelas siapa yang harus bertanggungjawab.

Ferry Kareth selaku pakar hukum dan akademisi melihat dampak investasi dan pembangunan dan aspek-aspek hukumnya. Pembangunan dimanapun di dunia ini termasuk di Indonesia, menurut Ferry, tetap menghasilkan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif mendatangkan manfaat sedangkan dampak negatif mendatangkan resiko.  Resiko ini menghasilkan korban. Maka upaya yang harus dilakukan adalah mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil mungkin. Sehubungan dengan MIFEE, pertanyaan mendasarnya adalah apakah MIFEE yang hari ini diresmikan itu kehadirannya di selatan Papua sana akan mendatangkan manfaat yang besar ataukah resiko yang besar? Apalagi menurutnya MIFEE ini dari segi luasan areal yang dibutuhkan bukanlah suatu proyek kecil melainkan sangat besar karena wilayahnya juga sampai mencakup 2 kabupaten lain disekitarnya yaitu Mappi dan Boven Digul.

Lebih lanjut, sebagai seorang akademisi, dirinya mengharuskan adanya sebuah studi kelayakan dan studi banding. Penting untuk belajar dari pengalaman di wilayah lain baik di Indonesia seperti Kalimantan dan Sumatra, dan juga luar negeri seperti Malaysia dan Fiji (sesama kultur Melanesia). Lebih tegas lagi Kareth meminta agar dalam melakukan kajian-kajian tersebut harus melibatkan orang-orang yang berkompetensi dalam bidangnya (ahli) seperti ahli dibidang pertanian, kehutanan, perikanan, termasuk ahli antropologi karena proyek ini menyangkut manusia dan budaya penduduk pribumi (indigenous people). Jangan sampai proyek yang dijalankan tidak bermanfaat sama sekali, sebagai contoh proyek Hotel Marau di Biak atau contoh kecil, proyek jembatan penyeberangan yang ada di depan kampus UNCEN. Hotel Marau saat ini sudah tidak ada lagi, bahkan hanya tinggal nama, sementara jembatan penyeberangan di depan UNCEN tidak bermanfaat karena bisa dilihat hampir tidak ada orang yang mau menyeberang menggunakan sarana tersebut.

Dari aspek hukum, Ferry Kareth menegaskan bahwa investasi apapun dan pembangunan seperti apapun akan tersangkut dengan aspek hukum. Hal ini berarti bahwa pihak masyarakat pribumi, masyarakat adat yang diciptakan Tuhan dan hadir disitu sejak dulu kala harus dilibatkan. Artinya bahwa pemerintah ataupun investor harus minta ijin atau permisi kepada pihak pemegang hak. Dalam banyak kasus, yang terjadi adalah tidak ada permisi dan tidak ada ucapan terimakasih. Perlu ada sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat setempat mengenai berbagai aturan dan rencana proyek sehingga nantinya mereka akan paham. Proses ini sendiri memerlukan waktu yang cukup untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menilai dan selanjutnya masyarakat sendirilah yang menentukan apakah mereka menerima proyek atau tidak. Pada ulang tahun ke 108 Kota Merauke pada bulan Februari lalu, bupati Merauke mencanangkan proyek MIFEE kemudian hanya dalam jangka waktu 6 bulan proyek ini dijalankan. Ini menimbulkan pertanyaan apakah memang benar-benar masyarakat mengerti dan menerima ataukah ada unsur ketakutan sehingga masyarakat diam saja.

Lebih lanjut jika masyarakat adat menyetujui proyek MIFEE tersebut beroperasi di wilayah mereka maka mutlak dibuat perjanjian tertulis antara pihak masyarakat adat, pihak pemerintah dan investor. Perjanjian harus dibuat secara jelas dan rinci tdan menyebutkan hak-hak dan kewajiban. Seluruh proses harus dilakukan dengan sistem duduk sama-sama, bicara sama-sama dan bagi hasil yang jelas. Kedudukan ketiga pihak (masyarakat adat, pemerintah dan investor harus sejajar/ equal tanpa ada intimidasi. Perjanjian juga harus memuat besar luasan lahan yang akan dipakai, batasan wilayah yang jelas dan lama jangka waktu kontrak, apakah 15 tahun atau 30 tahun.  Ini semuanya harus disepakati bersama. Jangan sampai perjanjian kontrak yang tidak jelas membuat masyarakat adat kehilangan segala-galanya dan tidak ada yang tersisa untuk generasi mendatang.

Di Indonesia, secara umum berlaku 3 jenis hukum yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum negara. Di Papua, hukum adat masih berlaku secara dominan sekitar 65 % sampai 70%. Masyarakat adat di Papua lebih taat terhadap hukum adatnya dari pada hukum tertulis. Sebagai contoh nyata, orang tidak akan sembarangan menganggu istri orang lain atau menebang kayu sembarangan, bukan karena mereka tahu hukum pidana atau perdata, tetapi karena ketaatan mereka terhadap hukum adat. Demikian juga ketika hukum agama masuk, masyarakat dapat menerimanya karena ada nilai-nilai yang sesuai dan sejalan dengan hukum adat. Dengan demikian ketika ada perjanjian dengan pihak pemerintah dan investor, hukum adat wajib diperhatikan karena merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Forkorus Yaboisenbut  kemudian melanjutkan pandangannya mengenai mega proyek MIFEE. Mengawali materinya, Ketua Umum DAP menyesalkan bahwa rupanya sampai hari ini pemerintah pusat dan pihak luar termasuk investor melihat bahwa tanah Papua ini tidak bertuan. Mereka hanya mempeta-petakan sumber daya alam dan tanah sementara manusianya tidak dihiraukan. Pemerintah pusat secara seenaknya membagi tata ruang Papua padahal orang Papua secara alamiah telah membagi dan memiliki tata ruang mereka sendiri. Tata ruang yang dimaksud adalah tata ruang adat yang terbagi dari 3 yaitu kampung-kampung tradisional sebagai satu kesatuan budaya, yang memiliki unsur pemerintahan adat dan hukum adat sebagai bagian dari pemerintahan adat. Dalam hukum adat sudah ada pembagian ruang, misalnya batas-batas kepemilikan tanah, karena manusia hidup pada dasarnya memerlukan ruang dan juga waktu.

Lebih lanjut Forkorus menerangkan tentang tata ruang adat yang kedua adalah tata ruang sub suku berdasarkan kesatuan sosial budaya. Dewan adat daerah sudah memetakan hal ini, maka jika pemetaan ini dihancurkan berarti patut dipertanyakan ada niat apa sebenarnya. Tata ruang versi pemerintah jelas-jelas bertabrakan dengan tata ruang versi adat. Tata ruang ketiga adalah tata ruang hidup, menyangkut hidup manusia, maka patut dipertanyakan apakah pihak pemerintah berkonsultasi dengan pihak adat atau tidak? Hutan dihilangkan maka kebudayaan masyarakat adat akan hancur. Orang Papua hidup dari hutan sampai sekarang ini. Masyarakat adat tahu bagaimana mengelola hutan, menjaga hutan, mana yang dapat ditebang dan mana yang harus dijaga supaya tidak banjir. Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, Forkorus menegaskan kepada pemerintah untuk tidak menabrak tata ruang masyarakat adat karena jika pemerintah menabraknya maka pemerintah sendirilah yang akan rugi.

Sejak kongres nasional Papua ke II, agenda Dewan Adat Papua adalah penyelamatan manusia Papua dan alam lingkungan Papua termasuk tambang, hutan, laut, sungai, untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat adat Papua. Ada upaya konsolidasi dengan semua organ-organ milik orang Papua. Untuk menjalankan agenda ini maka dibentuklan organisasi yang bersifat rekayasa sosial, diluar struktur asli kepemimpinan adat masing-masing suku yang telah diuraikan sebelumnya. Ada 7 wilayah adat di Papua yaitu wilayah 1, Mamta/Tabi meliputi Mamberamo sampai Tami; wilayah 2 Saereri, Biak Numfor, Serui, Yapen, Waropen, Nabire pantai; wilayah 3, Domberai meliputi Manokwari sampai Raja Ampat; wilayah 4, Bomberai meliputi Fak-fak, Kaimana, Timika; wilayah 5 Anim Ha, meliputi Merauke, Boven Digul, Mappi, Asmat; wilayah 6 Lapago, meliputi Jayawijaya yang dulunya disebut sebagai Jayawijaya, dan yang terakhir wilayah 7, Meepago, meliputi daerah Wissel Meren Paniai dan sekitarnya.

Menurutnya, yang menjadi persoalan akhir-akhir ini adalah adanya pihak luar yaitu pemerintah dan pihak investor (kelompok bermodal) yang datang demi kepentingannya kemudian menabrak tata ruang masyarakat adat. Dua per tiga dari luas Tanah Papua ada daerah bergunung sehingga jika terjadi kesalahan pembangunan maka dampaknya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, longsor yang berujung pada kematian manusianya. Masyarakat adat di kampung sangat paham dengan kondisi wilayah mereka. Contohnya mereka tahu ke mana arah banjir akan menerjang wilayah dkampung mereka sehingga mereka tidak akan membangunr umah atau kebun diwilayah itu. Pengetahuan ini yang tidak dimiliki para ahli. Untuk itu Forkorus menghimbau agar harus ada konsultasi dengan pihak adat.

Konsep tata ruang dan pembangunan yang diterapkan pemerintah Indonesia saat ini sangat bertabrakan dengan konsep tata ruang masyarakat adat karena akan menghancurkan unsur-unsur yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Selaku ketua dewan adat, dirinya mempertanyakan apakah jumlah populasi orang asli Papua diatas tanah ini masih mayoritas atau tidak. Manusia adalah tujuan utama dari konsep pembangunan yang dijalankan sehingga jika manusia Papua menjadi minoritas karena jumahnya semakin habis, maka harus dipertanyakan untuk siapa pembangunan itu dilaksanakan.

Ada beberapa paramenter yang dapat dipakai untuk menilai apakah manusia Papua masih tetap mayoritas diatas tanahnya. Parameter pertama adalah kampung-kampung tradisional harus tetap ada dan jumlahnya harus tetap dipertahankan seperti pada jaman dulu sampai sekarang. Kampung tradisional yang merupakan satu kesatuan sosial budaya tidak boleh hancur. Kalau hancur berarti manusianya juga hancur.

Lebih lanjut dikatakan bahwa tanah-tanah adat harus tetap menjadi faktor ekonomi yang pertama dan utama. Dalam filosofi masyarakat adat Papua, tanah adalah mama yang artinya melahirkan, memberikan kehidupan, menyusui, membesarkan, bahkan ketika sampai mati akan kembali ke tanah juga. Dalam perspektif ekonomi, tanah adalah sumber ekonomi terpenting dan utama. Maka pelaksanaan pembangunan ekonomi yang benar seharusnya adalah berbasis kerakyatan dan harus ada perjanjian dengan pemilik tanah adat. Dalam pengelolaan sumber daya alam, perlu dilihat dengar benar apakah ada perjanjian dengan masyarakat adat. Ukuran yang ketiga adalah apakah sistem demokrasi dalam kampung-kampung tradisional itu jalan atau tidak. Apakah sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan masyarakat adat di kampung tradisional itu benar-benar masih digunakan atau tidak. Ukuran-ukuran yang tersebut diataslah yang telah dipakai masyarakat adat Papua untuk mengembalikan OTSUS karena OTSUS dianggap gagal. Kasus MIFEE menujukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak menghargai hak-hak masyarakat adat dan juga konvensi-konvensi internasional.

Forkorus merekomendasikan agar semua anak adat Papua baik yang ada di birokrasi maupun yang ada di bidang lainnya harus mengerti prinsip-prinsip yang telah diuraikan tadi. Tidak hanya mengerti lalu diam saja tetapi harus ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang tegas dan konkrit. Hal ini penting untuk menyelamatkan masyarakat adat Papua di atas tanah ini. Dengan membandingkan jumlah pendududk asli Papua yang hanya 1,6 juta sementara PNG sekitar 11 juta maka terlihat jelas adanya suatu proses pemusnahan etnis atau genosida di atas tanah ini. Keadaan ini harus dilawan, maka orang asli Papua dari yang tidak terpelajar sampai yang terpelajar harus bersatu untuk melawan ketidakadilan yang sedang terjadi di tanah Papua. Kalau tidak melawan maka kita masyarakat adat Papua akan hancur, karena itu sudah saatnya masyarakat adat Papua keluar dari sistem yang ada saat ini dan menetukan nasib sendiri.

Agus Sumule yang hadir dalam kapasitas pribadi namun sekaligus selaku staf ahli gubernur menyampaikan pokok-pokok pikirannya mengenai MIFEE sebagai respon terhadap pertanyaan banyak pihak mengenai pandangannya tentang MIFEE.

Publikasi di detikCom bahwa akan ada hard launching MIFEE di Merauke pada tanggal 11 Agustus 2010 (hari ini) dan akan dihadiri oleh Menteri Pertanian RI, sementara Presiden RI tidak akan hadir dan Gubernur Provinsi Papua tidak diundang. Dari kenyataan ini saja menunjukkan bagaimana pandangan dan sikap pemda Kabupaten Merauke terhadap Provinsi Papua dalam kaitannya dengan MIFEE. Dalam detikCom juga disebutkan bahwa untuk menjalankan MIFEE, pemerintah harus mencari dana sebesar 10 milyar dollar atau sekitar 100 trilyun khusus untuk pembangunan infrastruktur. Namun Agus Sumule percaya bahwa dana sejumlah tersebut tidak ada karena tidak jelas dari mana sumbernya. Menurutnya, meskipun demikian, hal ini tidak akan ditunda melainkan tetap akan dijalankan oleh pemerintah pusat di Jakarta dan pemerintah kabupaten Merauke karena agenda MIFEE masuk dalam agenda 100 hari presiden. Penguasa tidak akan pernah mau dikatakan inkonsisten.

Lebih lanjut Sumule mengusulkan untuk perlu memikirkan cara menekan dampak negatif serendah-rendahnya dari proyek MIFEE ini. Untuk itu jalan keluar yang ditawarkannya adalah pemanfaatan lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada seluas 2,1 jt ha. Fakta sekarang menunjukkan bahwa anak-anak para transmigran banyak yang sudah tidak mau menjadi petani lagi. Mereka memilih untuk tinggal di kota dan menjadi pegawai negeri atau swasta. Maka akan ada sekitar 50% dari lahan pertanian transmigrasi yang statusnya menjadi lahan tidur dan jika dihitung luasannya sekitar 750 ribu hektar sampai 1 juta hektar, sesuai dengan kebutuhan MIFEE. Dengan demikian tidak perlu menebang hutan untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi MIFEE.

Konsep yang akan diterapkan di MIFEE adalah meniru konsep teknologi pangan yang diterapkan di Brasil. Brasil telah mengalami kemandirian pangan dan tidak mengimpor pangan lagi. Meskipun demikian proyek itu telah mengorbankan lahan hutan yang sangat luas. Lebih lanjut dikatakan jika pemerintah menggunakan lahan transmigrasi maka tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar 100 trilyun rupiah untuk pembangunan infrastruktur karena kondisi infrastruktur di kawasan-kawasan transmigrasi adalah yang paling baik dibandingkan di kawasan lainnya.

Namun dampak negatifnya adalah akan terjadi ketimpangan yang sangat besar antara daerah-daerah transmigrasi dengan daerah bukan transmigrasi karena kawasan transmigrasi akan mendapatkan perhatian yang sangat besar. Selain itu produksi hasil pertaniannya akan dibeli dengan harga yang tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi akan tumbuh dengan pesat. Sementara itu di daerah bukan transmigrasi, keadaan akan semakin buruk.

Agus mengusulkan sebagai jalan keluar bagi kawasan tanah adat yang dulunya diambil atau dialihkan secara paksa tanpa ada perjanjian atau ganti rugi harus dikembalikan kepada masyarakat. Pengembalian ini dalam bentuk pemberian seluruh hasil Pajak Bumi Bangungan (PBB) kembali kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat. Meskipun mereka sudah kehilangan hak atas tanah mereka tetapi setidaknya mereka setiap tahun menerima kompensasi dari tanah-tanah tersebut secara terus menerus tanpa henti. Bentuk pengelolaanya dapat didiskusikan lebih lanjut.

MIFEE kalau dilaksanakan akan sangat bertolak belakang dengan Perdasi dan Perdasus yang Papua miliki saat ini seperti Perdasi No. 6 tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, Perdasus No. 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Perdasus No. 21 tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua. Dalam pasal 5 Perdasus No. 21 tahun 2008 disebutkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan batas-batas wilayah adatnya. Ini berarti tidak ada lagi hutan-hutan alam yang dimiliki oleh Negara. Maka MIFEE tidak mungkin dilakukan karena secara hukum tidak sesuai dengan Perdasus yang ada. Persoalannya adalah banyak masyarakat tidak tahu karena tidak ada sosialisasi dari pihak pemerintah provinsi kepada masyarakat.

Akhirnya Agus Sumule mengatakan proyek MIFEE ini benar-benar sangat tidak adil karena tanggungjawab ketahanan pangan untuk Indonesia hanya diserahkan dan dibebankan pada satu kabupaten dan lebih parahnya lagi kepada satu suku. Jadi janganlah heran bahwa hal ini dapat dipandang sebagai bukti sedang terjadi genosida di Papua. Sejak jaman Belanda sudah ada proyek lumbung pangan di Merauke dan transmigrasi juga adalah salah satu program yang dicanangkan pada saat jaman Belanda, dan sekarang pola yang sama juga dicanangkan di Merauke. Dengan demikian kesimpulannya siapapun penguasa di tanah ini masih tetap menggunakan pola dan cara yang sama. Mestinya tanggungjawab ketahanan pangan dilakukan mulai dari Aceh sampai Papua, Sanger Talaut sampai NTT sebab lahan tidur pertanian itu ada di semua wilayah Indonesia, bukan hanya di Merauke.

-Biwangko- 2010