Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2011

OTSUS (Special Autonomy) is a catastrophe, which is the most appropriate word  to describe the role of the Indonesian Republic in binding together Papua and Jakarta with their offerings to quell  the Papuan  people’s calls for MERDEKA.

We all know that since the enactment of OTSUS, the blood of the Papuan people has been shed more than ever before, in all corners, in the mountains, the valleys, along the coasts and in the cities. The aspirations of the people have been stifled by legalistic measures that have put the rights of the people behind bars. The stigma of separatism is being increasingly stoked up and linked to the struggling Papuan  people. The Papuan people are being marginalised in their own homeland.

We still remember 15 August 2005 when the entire people came out onto the streets throughout the territory of the Land of Papua, calling for OTSUS to be handed back to the Indonesian government, but the fact is that the Indonesian government doesn’t care about this. OTSUS continues to be imposed  by force with a series of actions that are destroying the lives of the indigenous Papuan  people. One such action was the establishment of the MRP (Majelis Rakyat Papua) which was said  to be the cultural representative of  the Papuan  people, but was deliberately created as a toothless institution.

On 8 – 9 June 2010, the Papuan people held a Grand Assembly (MUBES) which adopted eleven recommendations as their solemn and most important agreement.  We all agreed that these eleven recommendations were born out of the desperation of the Papuan people because of the tricks by Jakarta.

On 17 July 2010, mustering all their forces, the Papuan people came out onto the streets to hand back OTSUS  and to demand that the Indonesian government immediately implement the eleven recommendations of MUBES.

But the government has been struck by forgetfulness. Official agencies such as the provincial assembly (DPRP) and  the governors have simply ignored these demands. In order to safeguard their hold over the Land of Papua, an OTSUS Evaluation Committee was set up which has been rejected by the people. An Indonesian-style agency, the Lembaga Masyarakat Adat, was set up as a counter-weight to the Dewan Adat Papua (Traditional Council of Papua). A committee for the recruitment  of members of the MPR was set up under the control of the Kesbangpol  to recruit members of the MRP. These measures were taken to safeguard the election of the governors and deputy governors of the provinces of Papua and West Papua, bearing in mind that it will be up to the MRP to decide who are chosen to become the governors and deputy governors.

The recruitment of the members of the MRP , based on a special regulation, is now in progress in various parts of the territory and will be completed shortly.

On 10 January 2011, a ministerial meeting was held in Jakarta to set up two MRPs and on 18 January, the recruitment of the members of the MRPs will be finalised, their names will be made public and they will be sworn in on 31 January 2011.

All these facts show clearly that the Indonesian government, the DPRP and the governors of the provinces of Papua and West Papua have violated the wishes of the Papuan people. OTSUS, the offering made by Jakarta to the Papuan people, has been rejected by the Papuan people  who demand that their political status should be established as a sovereign nation and state.There can be no compromise  this for would only lead the Papuan people to many long years of suffering in their own homeland.

As the people of this homeland, what more can we do to continue with our resistance?  The only word is RESIST!

The Papuan People’s Coalition for Truth (KRPBK) demand the following:

1. That the establishment of the second MRP  should be halted because this does not conform with the wishes of the Papuan people who have already rejected OTSUS.

2. To call on donor countries to immediately end their contributions to OTSUS funds via the Indonesian government because OTSUS has failed.

3. The DPRP should immediately convene a plenary session to decide on its response to the eleven recommendations made public by MUBES on 8 – 9 June 2010.

4. That the Lembaga Masyarakant Adat created by the government should be dissolved because it does not represent the indigenous peoples in the seven traditional regions of the Land of Papua.

5. That the Papuan conflict should be resolved immediately by granting the Papuan people the right to self-determination.

The eight components of the KRPBK are:

Osama Usman Yogobi. KRPBK

Musye Weror, Students Council of UNCEN

Marthen Agapa, Coordinator of Parjal

Jack Wanggai, National Authority of West Papua

Simon Alua, chairmaan of AMPTPI.

Petrus Rumbiak, Papuan Youth

Alius Asso, SHDRP

Selpius Bobii,chairman of  the Front PEPERA

Advertisements

Read Full Post »

KOALISI RAKYAT PAPUA BERSATU UNTUK KEBENARAN (KRPBK)

Sekretariat Jln. Sorong, No. 04, Kamkey Abepura, Jayapura.Hp. 081344302772/085244232505

Siaran Pers

Salam Perjuangan!

OTSUS adalah bencana! Begitulah kata yang paling tepat dipakai untuk menyebutkan perangkat Negara Republik Indonesia ini yang terus mengikat Papua dan Jakarta sebagai buah tawar-menawar dari suara teriakan “MERDEKA” rakyat Papua.

Kita semua tahu bahwa sejak pemberlakuan OTSUS, darah rakyat sipil Papua justru semakin banyak tertumpah. Palanggaran HAM terjadi di mana-mana, di pelosok, di gunung, lembah dan pesisir maupun di kota. Aspirasi rakyat dibungkam dengan aturan hukum yang menyeret pejuang hak-hak rakyat ke balik terali besi. Stigma separatis semakin dihidupkan dan diberikan kepada pejuang-pejuang Papua. Orang pribumi Papua semakin terpuruk dan terpinggirkan di atas tanahnya sendiri.

Masih segar dalam ingatan kita, tanggal 15 Agustus 2005, seluruh rakyat turun ke jalan secara serentak di seluruh wilayah Tanah Papua untuk mengembalikan OTSUS kepada Pemerintah RI. Akan tetapi kenyataannya Pemerintah RI tidak mau tahu. OTSUS terus dipaksakan dengan mengeluarkan perangkat-perangkat penghancur hidup orang pribumi Papua salah satunya adalah melahirkan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP yang seharusnya menjadi representasi kultural orang asli Papua sengaja dibuat tidak bergigi sebagai sebuah lembaga.

8 – 9 Juni tahun 2010, rakyat Papua melalui Musyawarah Besar (Mubes) rakyat Papua di kantor MRP Papua telah menetapkan 11 rekomendasi sebagai kesepakatan tertinggi. Kita semua sepakat bahwa 11 tuntutan tersebut lahir sebagai titik jenuh rakyat Papua atas permainan Jakarta yang terus-menerus  telah menyeret Papua kedalam kehancuran. 17 Juli 2010, sekali lagi dengan kekuatan penuh, rakyat kembali turun ke jalan dan mengembalikan OTSUS serta meminta agar 11 tuntutan hasil MUBES tersebut segera dipenuhi oleh pemerintah RI.

Namun ternyata Pemerintah sedang terserang penyakit LUPA. Pihak-pihak berwenang seperti DPRP, Gubernur sama sekali tidak menggubris tuntutan tersebut. Demi mengamankan bercokolnya kekuasaan NKRI di tanah Papua, Pansus Evaluasi OTSUS sudah dibentuk dan sedang bekerja untuk mengevaluasi OTSUS yang jelas-jelas sudah ditolak rakyat. Lembaga Masyarakat Adat (LMA) versi NKRI pun dilahirkan sebagai tandingan terhadap Dewan Adat Papua. Selain itu Pansus Perekrutan Anggota MRP pun dibuat dengan kontrol dari Kesbangpol untuk memproses perekrutan anggota-anggotanya. Upaya ini lebih lanjut untuk mengamankan agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengingat MRP yang terekrutlah yang akan memilih dan menetapkan siapa yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya.

Sosialisasi dan perekrutan anggota MRP berdasarkan Perdasus MRP telah dan sedang berlangsung di berbagai wilayah tanah ini dalam waktu yang relatif  singkat. Pada tanggal 10 Januari 2011,di Jakarta telah dilakukan pertemuan ditingkat mentri-mentri terkait agenda pembentukan 2 MRP di Papua. Tanggal 18 Januari 2011 yang akan datang, proses perekrutan anggota MRP akan ditutup. Kemudian para anggotanya akan segera diumumkan dan dilantik pada tanggal 31 Januari 2011.

Dari semua fakta ini, sudah sangat jelas bahwa Pemerintah RI, DPRP dan Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat telah MELECEHKAN suara rakyat Papua. OTSUS sebagai buah tawar menawar politik Papua dengan Indonesia sudah ditolak rakyat dan rakyat meminta agar segera ada kepastian status politik Papua sebagai Bangsa dan Negara yang berdaulat. Tidak boleh ada lagi kompromi yang akan membawa bangsa Papua pada penderitaan panjang di atas tanahnya sendiri.

Sebagai anak-anak negeri ini, apa yang masih memberatkan kaki kita untuk kembali bergerak? Apa yang masih menghalangi kita untuk mengepalkan tangan perlawanan? Tidak ada kata lain selain LAWAN.

Karena itu kami Koalisi Rakyat Papua Bersatu untuk Kebenaran (KRPBK) meminta segera:

  1. Batalkan pembentukan MRP Jilid kedua dan MRP segera dibubarkan karena tidak sesuai dengan suara rakyat Papua yang telah menolak OTSUS.
  2. Mendesak Negara-negara donor untuk segera menghentikan bantuan dana OTSUS kepada Pemerintah Indonesia karena OTSUS telah gagal.
  3. DPRP segera menggelar Sidang Paripurna untuk menyikapi 11 rekomendasi yang dikeluarkan oleh MUBES Rakyat Papua di Kantor MRP pada tanggal 8 – 9 Juni 2010.
  4. Bubarkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) bentukan pemerintah karena tidak merepresentasikan  masyarakat adat dari 7 wilayah adat di Tanah Papua.
  5. Konflik Papua perlu segera diselesaikan melalui hak penentuan nasib sendiri bagi Papua.

Koalisi  Rakyat Papua Bersatu untuk Kebenaran (KRPBK)

  1. Osama Usman Yogobi  (SHDRP/ Koordinator KRPBK)
  2. Musye Weror (BEM UNCEN)
  3. Marthen Agapa (Koordinator Umum PARJAL)
  4. Jack Wanggai ( West Papua National Authority)
  5. Simson Alua ( Ketua DPC AMPTPI)
  6. Petrus Rumbiak (Pemuda Papua)
  7. Alius Asso (SHDRP)
  8. Selpius Bobii (Ketua Umum Front PEPERA PB)

Read Full Post »

Jayapura, Papua. Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Kebenaran (KRPBK), Senin, 10 Januari 2011, menggelar aksi protes menolak proses perekrutan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sementara ini sedang berjalan. Mereka meminta agar MRP segera dibubarkan karena Otonomi Khusus sudah gagal.

Aksi diawali dengan menggelar orasi di halaman kantor MRP dalam pengawalan ketat pihak Polisi dan Brimob. Para demonstran kemudian  bergerak menuju kantor DPRP Papua dan melanjutkan aksi mereka di sana.

Perwakilan dari berbagai komponen organ gerakan sipil di Papua menyampaikan sikap dalam orasi-orasi mereka. Mereka mengatakan bahwa Roh dari Otonomi Khusus (OTSUS) yang mengikat Papua dan Jakarta adalah Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP).  OTSUS sudah dinyatakan gagal oleh seluruh Rakyat Papua ditandai dengan pengembalian undang-undang tersebut kepada Pemerintah RI pada 12 Agustus 2005 dan 17 Juli 2010. Karena itu seharusnya tidak boleh ada lagi proses perekrutan anggota MRP. Lembaga yang merupakan representasi kultural orang Papua yang selama ini sudah berjalan dalam kerangka OTSUS ternyata telah tidak mampu merepresentasikan suara Rakyat Papua karena keberadaannya yang seperti boneka. Atas dasar itulah maka tidak perlu lagi ada lembaga MRP di Papua.

Mereka juga menuntut agar DPRP segera melaksanakan 11  tuntutan dari Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat Papua yang telah digelar pada bulan Juni 2010. Menurut mereka, sejak dikeluarkannya 11 rekomendasi tersebut sampai awal tahun ini, tidak ada reaksi dan perubahan apapun.

Lebih lanjut, massa meminta agar Uni Eropa, Amerika Serikat dan Negara-negara donor untuk segera menghentikan dukungan mereka terhadap Otonomi Khusus di Papua melalui pemberian dana-dana. Mereka juga meminta dukungan dari  Negara-negara dan masyarakat International untuk segera mempercepat penyelesaian status Papua sebagai sebuah Negara dan bangsa yang berdaulat.

Jika tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi, maka KPRBK berjanji akan menduduki kantor MRP dan DPRP dengan massa yang jumlahnya lebih besar lagi. Aksi  yang dimaksud akan berlangsung serentak di seluruh wilayah nasional Papua Barat.

Massa KRPBK diterima oleh Ketua Komisi A DPRP Papua yang juga sekaligus ketua Pansus Perekrutan MRP, Drs. Ruben Magai dan beberapa anggota lainnya. Dalam tanggapannya Ruben Magai mengatakan bahwa kewenangan untuk membubarkan MRP dan Otsus hanya dimiliki oleh MPR RI. Oleh karena itu salah alamat jika tuntutan tersebut ditujukan kepada DPRP. DPRP juga tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab 11 rekomendasi dari Mubes Rakyat Papua tersebut.

Menyangkut OTSUS, Ruben menjelaskan bahwa Pansus evalusi OTSUS sudah dibentuk dan akan segera dilaksanakan. Sedangkan mengenai proses perekrutan MRP yang sedang berjalan, hal tersebut berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan datang, mengingat pemillihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan ditentukan oleh MRP.

Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Keadilan (KRPBK) tidak puas dengan jawaban DPRP sehingga mereka hanya membacakan pernyataan sikap dan menolak untuk menyerahkan aspirasi tertulis kepada DPRP sampai ada kepastian terhadap tuntutan tersebut. (Biwangko/11/01/2011)

Read Full Post »