Feeds:
Posts
Comments

Complaint on transparency and corporate social responsibility of Wilmar International regarding treatment of civil society queries in communications with Wilmar subsidiary PT Anugrah Rejeki Nusantara (Merauke,

Menuju Negeri Emas

Lelahku telah habis sedetik lalu

Cukup sudah istirahatku

Asaku siap berpacu

Menuju semburat biru itu

 

Di dalam bilik kecil hatiku

Gelora jiwa beriak tak henti

Kaki ini akan menuju

Meski jalan mendaki

 

Ku tahu kerikil terhampar

Terik matahari kan menampar

Sakit dan rasa hambar

Tangis dan doa menghantar

Raga yang kaku terhampar

Hingga malam datang bertukar

 

Pungguk enggan bersenandung

Melihat bulan bersinar sendu

Kala negeri berduka pilu

Dimanakah sang bintang pelindung

 

Sang kejora mengintip dibalik awan

Cukup sudah penantian panjang

Angin subuh  berhembus pelan

Menghantar pergi kabut pagi tenang

Berganti sang surya keemasan

 

Bersahut-sahutan Kakatua si penjaga

Nuri bernyanyi tak hentinya

Saat Cenderawasih kibarkan panji kebesarannya

Mambruk sang ksatria melangkah anggun mempesona

Bersama Kasuari sang setia

Mengawal datangnya pagi di negeri emas tercinta

 

By Javiera Rosa

Edisi meditasi 10 menit

20/11/2012

Latar Belakang Peristiwa

Peristiwa bentrok warga sipil dengan aparat kepolisian ini dipicu oleh adanya bisnis Togel (perjudian dengan karcis) di wilayah Lembah Kamu, Kabupaten Dogiyai. Permainan Togel atau judi karcis ini sebenarnya illegal.

Sejak Tahun 2010, Dewa,  seorang pengusaha asal Bali telah mendirikan bisnis Permainan Togel (Bayar Karcis dengan bayar Rp.5000,-  kalau menang  4 angka   mendapat Rp.10 000 000,- dan Lain-lain). Karena bisnis togel ini menarik minat warga Lembah Kamu, maka Dewa membuka beberapa agen bisnis togelnya di sekitar ibu kota Kabupaten Dogiyai, Moanemani, Lembah Kamu.

Selama Bisnis Togel ini berlangsung pihak  aparat Kepolisian  tidak pernah memberi  teguran kepada Dewa ataupun memprosesnya secara hukum mengingat bisnis ini illegal dan bertentangan dengan hukum Negara. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa oknum aparat kepolisian setempat juga mendapatkan keuntungan atau kena percikan keuntungan juga dari bisnis togel tersebut.

Untuk menjalankan bisnisnya, Dewa juga merekrut beberapa orang warga lokal untuk menjadi agen-agennya. Salah satu dari warga lokal yang dipercayakan sebagai agen adalah  Dominikus Auwe, untuk menjadi  salah satu agen  di sekitar pasar dan Kompleks Pasar Moanemani.

Kronologi Peristiwa

Pada  Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 9.00 pagi, Dominokus Auwe menjual kupon togel sangat banyak dan laku keras karena warga masyarakat sekitar banyak yang membeli dalam jumlah besar. Dari penjualan tersebut, Dominokus mendapatkan uang sangat bayak.  Tiba-tiba datanglah aparat kepolisian dari Polsek Moanemani ke tempat penjualan togel dan permainan Seme (dadu) tersebut dan tanpa banyak bicara ataupun member teguran, aparat polisi langsung merampas uang milik Dominokus Auwe dan uang dari tempat permaian Seme tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Moanemani.

Merasa rugi karena uangnya telag diambil oleh aparat polisi, Dominokus segera menyusul ke kantor Polsek Moanemani untuk meminta kembali uangnya. Sesampai di kantor Polsek Moanemani, Dominokus lagsung meminta uang miliknya yang telah dirampas oleh anggota Polsek Moanemani tersebut.  Namun tanpa komentar dan penjelasan dari aparat Polisi di Polsek, petugas polisi tersebut segera menembakkan peluru tajam kearah Dominokus Auwe. Peluruh pertama mengenai dada, kemudian peluru dari tembakan kedua mengenai kepala. Saat itu juga Dominokus terjatuh dan tewas ditempat. Peluru tetap bersarang didalam dada dan kepala korban.

Saat itu ada pula para warga setempat yang berdiri maupun lewat disekitar kantor Polsek Moanemani. Setelah menembak Dominokus Auwe, aparat polisi tersebut kemudian menembak secara brutal kearah luar sehingga mengenai Albertus Pigai dibagian rusuk kanannya. Selain itu tembakan juga mengenai Vince Yobe di dadanya dan peluru lari menembus ketiaknya. Ketiga korban segera dilarikan ke Puskesmas Moanemani.

Tanggal 13 April 2011 sekitar pukul 12.00, Pihak Polsek Moanemani mengambil 2 korban penembakan yang terluka parah, yaitu Albert Pigai dan Vince Yobe untuk dilarikan ke RSUD Nabire. Setelah mendapatkan perawatan dan dipasangi infuse, korban mulai sadar. Setelah sadar, Vince Yobe yang ketakutan segera melarikan diri dari rumah sakit, sementara Albertus Pigai tetap dirawat dirmah sakit tersebut dalam keadaan kedua tangan diborgol di tempat tidur.

Pada hari yang sama, Tanggal 13 April 2011, satuan Brimob bersama Dalmas dari Nabire sebanyak 2 truk segera menuju ke Moanemani.

Sementara itu, warga yang mengetahui kejadian itu tidak dapat menerima tindakan aparat Polsek Moanemani tersebut. Warga kemudian membakar kantor Polsek Moanemani dan juga beberapa barak kios milik Dewa.  Kemudian warga menganiaya Kapolsek dan beberapa anggota Polsek. Karena hari sudah malam, warga kemudian menghentikan aksinya dan pulang ke rumah dan kampung masing-masing.

Pada tanggal 14 April 2011  sekitar pukul 8 00 pagi, ditemukan mayat ALWISIUS WAINE  ( 26)   di desa Ikebo dengan luka tembak di dada dan terbaring melintang di jalan.

Tanggal 14 April 2011 sekitar Jam 8.30 pagi, kedua mayat korban penembakan (Dominokus Auwe dan Alwisius Waine) di makamkan  di halaman Kantor Distrik Kamu selatan Puweta  .

Kemudian pada tanggal 14  April 2011 , sekitar Jam 12 00 Malam , sebanyak 5 truk Batalyon Timsus 753 dari Nabire juga tiba di  Moanemani.

Identitas Korban

a.      Korban Meninggal Dunia

1.         Nama                   : Dominokus Auwe ( Anak Pendeta Yulianus Auwe )

Umur                    :  27 Tahun

Pekerjaan            :  Petani

Agama                  :   Kristen Protestan

Alamat                  :   Desa Matadi Distrik Kamu selatan

Suku                      :  Mee

Status                    :  Berkeluarga 1 Istri 3 anak

Kondisi Korban    :    Luka  tembak bagian di dada dan di bagian kepala,

peluru masih bersarang didalam dada dan kepala.

2.      Nama                    :  Alwisius Waine

Umur                     :  25 Tahun

Pekerjaan             :   Petani

Agama                  :   Kristen Katolik

Alamat                  : Puweta

Suku                     :  Mee

Status                   :  Berkeluarga , 1 Istri 2 anak

Kondisi Korban   : Luka tembak di dada  peluruh tembus kebelakang.

.

 B. Korban Luka-luka

1.       Nama                   : Vince Yobe

Umur                    :  23 Tahun

Pekerjaan             :   Petani

Agama                  :   Kristen Katolik

Alamat                 :    Moanemani

Suku                     :    Mee

Status                   :    Berkeluarga 1 Istri tidak ada anak

Kondisi Korban :  Luka Tembak di dada tembus keluar di bawah ketiak

Kanan

2.       Nama                   :  Albertus Pigai

Umur                    :  25  Tahun

Pekerjaan            :  Pemuda

Agama                 : Kristen Protestan

Alamat                 :  Bukapa

Suku                     : Mee

Status                  :   Belum Kawin

Kondisi Korban   :  Luka tembak  di bagian rusuk belakang tembus

di bagian perut Depan

3.      Nama                   :  Matias Iyai

Umur                   :   27 Tahun

Pekerjaan           :    Petani

Agama                :    Kristen Protestan

Alamat                :   Puweta

Suku                    :   Mee

Status                  :  Sudah Berkeluarga

Kondisi Korban  :  Luka tembak di mata kaki pergelanggangan betis dan

telapak.

Ditulis ulang berdasarkan  laporan Yones Douw, :  Kantor Keadilan dan Perdamaian Gereja KINGMI di Tanah Papua

 

 

 

By Rosa Biwangko Moiwend

Background

Papua is the western half of New Guinea, the world’s second largest island, located about 200 km from the north of Australia. When the Dutch colonised this territory, it called as Dutch New Guinea. The name of this territory has changed over time according to its political status. The Papuan political leaders then changed the name of Dutch New Guinea to West Papua when they prepared for the self-government of this territory in 1961. As soon as the Dutch left in 1962, Indonesia took over the territory, and then West Papua became one of the Indonesian provinces, called Irian Jaya. In 1999, the demand for independence from Papuans increased. In 2001 the Indonesian government granted a Special Autonomy status for Papua under law number 21, and accepted the original name of Papua. Yet, the autonomous status does not mean self-government. All development policies are still under the control of Jakarta, including the policy over investment in natural resources. Moreover, Papua is the only province of Indonesia which it is still identified as a conflict zone under the national defence policy after East Timor became an independent country in 1999 and after Acheh Province signed a Peace Agreement in 2008.

After nine years of Special Autonomy, Papuans realised that this status does not provide significant changes in many aspects of their life. Moreover, the Indonesian government controls the regulation of investment in natural resources by opening easy access for multinational companies to exploit the abundant minerals and forests. Some multinational corporations such as Freeport McMoran, a US giant mining company, plan long-term investment and spend huge amounts of money on security using Indonesian military from the Special Forces (Kopassus) and police. The UK/US company BP and some Korean and Chinese companies, are on the list of investors as well. The Indonesian government through its programme to save energy and deal with the world food crisis plans to open up a massive area of land in the southern part of Papua with a mega-project on food and bio-energy called MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Since the demand for independence and the various demands for indigenous people’s rights cause opposition to the investors, the government uses a military approach as the only way to stop the conflict. After Freeport McMoran, MIFEE would be the next disaster for Papua. This article will portray a small part of the struggle over Food and Bio Energy project in Papua.

Malind, one of the indigenous communities in Merauke

Merauke is the southern part of Papua, covered by swampy forest with many rivers flowing down, mixed with massive savannah. The ecosystem in this region is unique. According to WWF, Merauke is one of the important places in the New Guinea Trans Fly Eco-region with its abundant bio-diversity.

Local tribes who have been living in the region are the Malind, Muyu and Mandobo, as well as Mappi and Auyu. The Malin tribe is one of the tribes most affected by the Food and Energy project. Some missionaries and anthropologists such as EB Savage from London Missionary Society, AC Haddon and Van Baal from the Netherlands, wrote in the early of 19th century about the Malind people in the region1. Malind people identify themselves according to their Dema (ancestors). They believe that some places in Merauke are sacred, as Demas had visited that place on their journey. More than that, they believe that ancestors live there so they should protect that place and give their respect to it. If they disobey, they will get a customary sanction which bring bad things in their lives. These beliefs are transferred from generation to generation. Malind recognised each other according to the symbols of clans. There are six big clans with their own symbols; Gebze with coconut, Mahuze with the sagoo palm, Basik with a pig, Samkakai with a kangaroo, Kaize with a cassowary and Balagaise with a falcon bird. These symbols integrated with the customary rules that control and influence their lives. Losing one of the symbols in nature means losing their identity.

Malind people have their own mechanism for using their natural resources. Each clan has its own customary territory that functions as a hunting place, for gardening, as a fishing ground, and to settle. Each place has a boundary that doesn’tt appear on the government map of land rights. All explanations and knowledge of customary matters are found in their customary law. If the sacred places and boundaries are lost, it means that internal conflict between clans might happen. This is the reason for the importance of keeping the customary boundaries and sacred places.

Merauke Food and Energy Estate (MIFEE)

In 2009, when a food and energy crisis hit the world in connection with global warming, the Indonesian President, Susilo Bambang Yudhyono, declared his goal of feeding “Indonesia and the world” by developing a food and energy estate in Merauke, Papua. As a mean of stabilising the security of Indonesia’s food, the project – called Merauke Integrated Food and Energy Estate, or MIFEE — covers 1.6 million hectares of commercial plantations. Merauke has been designated a national Special Economic Zone (SEZ) in order to attract the $8.6 billion of investment needed for the project. MIFEE is one of the priority programmes of the second term of his presidency (2009 to 2014).

To fulfill its ambition, the government of Indonesia has invited multinational companies from the Middle East, Asia, and the US, as well as from Indonesia. More than 30 companies confirmed their interest in this project and have already received concessions from the Indonesian government. Some, such as the Bin Laden Group from Saudi Arabia, announced their interest in spending 43 million dollars for 500,000 hectares of land on rice fields in Merauke. Then it was followed by some other companies from Qatar, Oman and the United Arab Emirates who also want to invest in agribusiness in Indonesia. International Paper, based in Memphis, Tennessee, is also reported to have had exploratory talks with the Indonesian minister of forestry concerning developing a mill either in Kalimantan or in Merauke. From Asia, a Japanese Corporation, the Mitsubishi group, the Wilmar group from Singapore, and LG International from Korea, also made commitments to this project though a joint venture with Indonesian companies. Companies such as Medco Group, owned by Arifin Panigoro; Artha Graha Network, owned by Tomy Winata; PT Bangun Cipta Sarana, owned by Siswono Yudhohusodo; Comexindo International, owned by Hasyim Djojohadikusumo; Sumber Alam Sutra; Korindo; PT Rajawali Nusantara Indonesia; Sinar Mas; PT Kertas Nusantara; PT Digul Agro Lestari as part of Astra Agro Lestari, and Sinar Mas Group4 are the Indonesian partners of these multinational companies. As well as investing in food plantations, many of them are interested in industrial timber plantation and cheap production.

MEDCO Group vs Malind

Medco International is an integrated corporation that invests in oil, gas, mining and energy sectors across Asia, Africa, and the US. It has 8 production blocks in the US and the Gulf of Mexico, 2 exploration blocks in Yemen, 2 blocks in Cambodia, 1 block in Tunisia, and 1 in Libya1. According to The Jakarta Post, Hilmi Panigoro, the presidential commissioner, stated that Medco Energy International will collaborate with the Libyan Investment Authority (LIA) for US$ 400 million investment on an oil facility in Libya. The investment will be shared fifty-fifty with LIA. In Indonesia, Medco Energy owns 10 blocks in total in Sumatra, Java, Kalimantan and Sulawesi.

In order to spread out its business, Medco Energy particularly shows an interest in bio-fuel and bio-energy. In Sumatra (Lampung), Medco is spending US$ 45 million for 13,000 hectares of Cassava plantations. Then in Merauke, Papua, Medco is investing in 170,000 hectares for an industrial timber plantation. MIFEE has one of its priorities as energy investment. It has been planning to operate using a similar model of corporate farming as in Brazil. According to Hilmi Panigoro, Brazil is a successful model of an integrated agriculture project regarding energy and food security. Panigoro said Brazil has switched 50% of its fuel consumption from only 1% of its fertile land. Moreover, he quotes the studies of the FAO in 2005 that suggested Indonesia has more potential for developing bio-energy than Brazil.

Medco has strong support from the Indonesian government and the local authorities in Merauke. Without consulting with the Malind people, the Indonesian government, with help from the local government, has split opinions in the area about forestry and agriculture.

In September 2009, LG International announced its partnership with Medco Group to obtain 1 million hectares of Papua’s forests for wood chips. For that reason, the Korean corporation spent about US$ 25 million on 25% of PT Metra Duta Lestari (Medco Group), with another 66% held by Medco.

Local independent media, Jubi online, reported complaints from the Malind tribes’ leader Alberth Onoka Gebze Moiwend, in Merauke, about Medco’s activities. Alberth explained that Medco’s forest clearance was destroying hunting places, and firewood and food grounds of the Malind tribes who live in Bupu village. In addition, wastes from Medco’s pulp factory in Bupu village is polluting the river, which is the only water supply for the village. Yet Medco Group refuses to say that its activity affects deforestation. The company, is already producing large amounts of timber from natural forests, and has shipped several barges, mostly of acacia and eucalyptus trees for chips in Merauke. All the land will be cleared and then replanted with other seedlings of commercial timber. Moreover, Onoka Moiwend asserted that Medco activities could potentially bring the indigenous people in Merauke towards slow extermination.

The Malin people in Kaliki, a small village near the town, are waiting for their compensation from Medco. According to the local church, the PT Medco Papua (PT Medco) company entered Kaliki village in 2008 and promised to pay compensation to five clans (Mahuze, Kaize, Balagaize, Gebze, and Ndiken) who own the land. On 3 March, 2008, they organised a meeting with villagers. PT Medco promised to give them compensation for the use of land with 10 motorbikes for the Gebze family, who owned most of the land; and they promised to build houses for the villagers. Additionally, the company would provide each villager with their own bank account and provide a school and houses for the teachers. Also, there would be guaranteed scholarships and dormitory costs for children of Kaliki who continued their studies in the city. The company would facilitate a new road to Kaliki as well. Medco would provide jobs for villagers in order to improve their economic situation.

Nevertheless, the company created internal conflicts between clans in the village by signing an agreement with only the other four clans. In the meantime, Medco made another agreement with the Gebze clan who agreed to sell 20 hectares of their land with only a payment of 20 Million Rupiahs (approximately £1500). The four other clans complained to the company and the Gebze. Misunderstandings between those clans finally led to one of the Gebze members being a victim of a black magic practice that cause his death. Villagers and Gebze families believed that the black magic was sent by people from the other clans. For that reason, the clans are fighting against each other while the company continues to run its project. Just recently, the local church took an initiative to mediate between the Gebze and other clans to resolve their conflict. Finally, the villagers have decided to reject PT Medco and its activities in Kailiki.

It has been reported that there has been strong rejection of MIFEE by local people. Solidarity groups called SORPATOM and KOMALI have formed a resistance alliance. Protests and demonstrations had been organised by these groups. Furthermore, the customary leaders in Merauke wrote a letter of rejection to MIFEE and sent it to the UN Special Rapporteur for Indigenous People was facilitated by AMAN (The Indigenous People’s Alliance of Archipelago), the main Indonesian Indigenous People’s forum. AMAM delivered a statement of concern about human rights in Merauke in connection with the MIFEE project to the UN Permanent Forum on Indigenous Issues in New York, in April, 2010. AMAN in its statement categorises the MIFEE project as “a structural and systematic genocide of the West Papuan people” this was endorsed by 24 indigenous people’s organisations around the world. The rejection of MIFEE has now gained big support from different organisations in Indonesia and Papua, and internationally as well.

The case of Kaliki is only one of many cases that have happened in the region. Not only Medco, but also some 30 other companies cause problems for the indigenous people there. However, the Indonesian government stays quiet and continues its interest in this mega-food project. At tge local government level, Merauke recently had a new head of authority who has a different perspective on this food project. Romanus Mbaraka, the new head has decided to postpone operating this project under the local legislation. However, he has no authority to influence national investment policy.

The question is for how long the indigenous people in Papua will resist the bombardment of investments threatening their existence in their ancestors’ land.

Published by War Profiteer, 18 March 2011

Siaran Pers Bersama

Hentikan Kriminalisasi dan Segera Bangun Dialog Persoalan RSUD Dok II Jayapura

 

Persoalan perbaikan hak – hak tenaga medis (Perawat, Bidan dan Penunjang medis) dan management RSUD Dok II Jayapura kian memanas dan semakin tidak ada titik temunya bahkan mengalami kriminalisasi.

Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya 8 orang (perawat,bidan dan penunjang medis) sebagai Tersangka dan ditahannya 5 orang dari mereka ditahan di Polda Papua sejak tanggal 15 Maret 2011 dengan tuduhan melanggar Pasal 335 (ayat 1) KUHP, perbuatan tidak menyenangkan. Sebelumnya, sejak bulan April tahun 2010 Para tenaga medis telah meminta kesediaan Gubernur provinsi Papua untuk bertemu guna perbaikan hak – hak mereka.

Pada tanggal 02 Desember 2010 para tenaga medis ini melakukan aksi demo pertama untuk menuntut pembayaran dan insentif yang sudah 1 (satu) tahun terakhir belum di bayarkan oleh pemerintah Daerah. Tanggal 06 Desember 2010 Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan Keputusan Nomor 125 yang isinya perintah membayar insentif terhitung sejak bulan januari 2010.

Tanggal 17 desember 2010 pada perayaan Natal di RSUD Dok II, Sekretaris Daerah Provinsi Papua menyampaikan sambutan bahwa dana insentif akan segera dibayarkan dan hanya menunggu penyelesaian administrasi. Ironisnya tanpa ada komunikasi dan membangun kesepahaman, bahkan kesannya ditutupi, keluarlah Keputusan Gubernur Nomor 141 pada tanggal 30 desember 2010 yang isinya mencabut Keputusan Gubernur Nomor 125/2010. Selain itu, mereka juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai pihak salah satunya DPRP. Namun berbagai upaya yang mereka tempuh tak jua memberikan harapan,pemerintah daerah provinsi Papua tidak merespon, malah mereka mengalami tindakan kriminalisasi .

Akibat penangkapan dan penahanan tersebut aktivitas RSUD Dok II Jayapura tidak berjalan normal karena sebagian besar para tenaga medis silih berganti mengunjungi ke 5 orang tahanan di Polda Papua sebagai bentuk rasa solidaritas sesama profesi.

Berdasarkan uraian singkat di atas, kami dari LSM yang tergabung ke dalam solidaritas untuk para tenaga medis RSUD Dok II Jayapura menyampaikan beberapa point :

1. Kami sangat prihatin dengan persoalan yang terjadi di RSUD DOK II Jayapura yang hingga kini belum menemukan solusi diantara Para tenaga medis (Perawat,Bidan dan Penunjang medis) dan Pemerintah Provinsi Papua. Berlarut-larutnya kasus ini akan semakin menunjukkan kepada publik ketidak-mampuan Pemerintah Provinsi untuk menjawab problematika sektor kesehatan sebagai salah satu Prioritas UU OTSUS.

2. Kami sangat prihatin dengan jalannya pemerintahan di provinsi Papua karena tidak lebih dari satu bulan telah keluar dua Keputusan Gubernur tentang subyek yang sama. Yang satu dengan perintah eksekusi dan yang satunya mencabut tanpa dipertanggungjawabkan terlebih dahulu.Menurut kami hal ini menunjukkan lemahnya sistem, koordinasi dan pemahaman akan tugas dalam menjalankan pemerintahan di provinsi Papua.

3. Cara yang ditempuh dengan melakukan kriminalisasi terhadap ke 8 orang tenaga medis (Perawat,Bidan dan Penunjang medis) bukannya menyelesaikan persoalan namun akan memperumit persoalan dan memberikan kerugian karena lumpuhnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pada RSUD Dok II Jayapura sebagai rumah sakit rujukan dan pendidikan.

4. Kami menghimbau kepada Pihak POLDA Papua untuk melepaskan ke 5 tenaga medis(Perawat,Bidan dan Penunjang medis) tersebut dan menghentikan cara-cara kriminalisasi terhadap proses jalannya pemerintahan yang merupakan tanggungjawab dari pelaksana pemerintahan di daerah yakni gubernur dan aparatnya. Hal ini juga untuk menjaga netralitas dan kewibawaan pihak kepolisian dimata hukum dan masyarakat.

5. Kami menghimbau kepada para tenaga medis RSUD DOK II untuk tetap menjalankan kewajibannya melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena masyarakat Papua mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

6. Gubernur segera menyelesaikan kasus ini dengan membuka ruang dialog dengan para tenaga medis (Perawat,Bidan dan Penunjang medis) yang bertujuan untuk lebih memperhatikan hak – hak tenaga medis terutama berdasarkan beban dan resiko kerja yang dihadapi serta untuk melakukan pembenahan managemen RSUD Dok II Jayapura. Adanya ruang dialog membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pelayanan kesehatan sekaligus memberikan pencitraan positif bagi pemerintah provinsi Papua di mata para tenaga medis di seluruh Tanah Papua, khususnya di RSUD Dok II Jayapura.

 

Demikian Siaran pers ini kami sampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

 

Jayapura, 17 Maret 2011

ALDP, Kontras Papua, LBH Papua

OTSUS (Special Autonomy) is a catastrophe, which is the most appropriate word  to describe the role of the Indonesian Republic in binding together Papua and Jakarta with their offerings to quell  the Papuan  people’s calls for MERDEKA.

We all know that since the enactment of OTSUS, the blood of the Papuan people has been shed more than ever before, in all corners, in the mountains, the valleys, along the coasts and in the cities. The aspirations of the people have been stifled by legalistic measures that have put the rights of the people behind bars. The stigma of separatism is being increasingly stoked up and linked to the struggling Papuan  people. The Papuan people are being marginalised in their own homeland.

We still remember 15 August 2005 when the entire people came out onto the streets throughout the territory of the Land of Papua, calling for OTSUS to be handed back to the Indonesian government, but the fact is that the Indonesian government doesn’t care about this. OTSUS continues to be imposed  by force with a series of actions that are destroying the lives of the indigenous Papuan  people. One such action was the establishment of the MRP (Majelis Rakyat Papua) which was said  to be the cultural representative of  the Papuan  people, but was deliberately created as a toothless institution.

On 8 – 9 June 2010, the Papuan people held a Grand Assembly (MUBES) which adopted eleven recommendations as their solemn and most important agreement.  We all agreed that these eleven recommendations were born out of the desperation of the Papuan people because of the tricks by Jakarta.

On 17 July 2010, mustering all their forces, the Papuan people came out onto the streets to hand back OTSUS  and to demand that the Indonesian government immediately implement the eleven recommendations of MUBES.

But the government has been struck by forgetfulness. Official agencies such as the provincial assembly (DPRP) and  the governors have simply ignored these demands. In order to safeguard their hold over the Land of Papua, an OTSUS Evaluation Committee was set up which has been rejected by the people. An Indonesian-style agency, the Lembaga Masyarakat Adat, was set up as a counter-weight to the Dewan Adat Papua (Traditional Council of Papua). A committee for the recruitment  of members of the MPR was set up under the control of the Kesbangpol  to recruit members of the MRP. These measures were taken to safeguard the election of the governors and deputy governors of the provinces of Papua and West Papua, bearing in mind that it will be up to the MRP to decide who are chosen to become the governors and deputy governors.

The recruitment of the members of the MRP , based on a special regulation, is now in progress in various parts of the territory and will be completed shortly.

On 10 January 2011, a ministerial meeting was held in Jakarta to set up two MRPs and on 18 January, the recruitment of the members of the MRPs will be finalised, their names will be made public and they will be sworn in on 31 January 2011.

All these facts show clearly that the Indonesian government, the DPRP and the governors of the provinces of Papua and West Papua have violated the wishes of the Papuan people. OTSUS, the offering made by Jakarta to the Papuan people, has been rejected by the Papuan people  who demand that their political status should be established as a sovereign nation and state.There can be no compromise  this for would only lead the Papuan people to many long years of suffering in their own homeland.

As the people of this homeland, what more can we do to continue with our resistance?  The only word is RESIST!

The Papuan People’s Coalition for Truth (KRPBK) demand the following:

1. That the establishment of the second MRP  should be halted because this does not conform with the wishes of the Papuan people who have already rejected OTSUS.

2. To call on donor countries to immediately end their contributions to OTSUS funds via the Indonesian government because OTSUS has failed.

3. The DPRP should immediately convene a plenary session to decide on its response to the eleven recommendations made public by MUBES on 8 – 9 June 2010.

4. That the Lembaga Masyarakant Adat created by the government should be dissolved because it does not represent the indigenous peoples in the seven traditional regions of the Land of Papua.

5. That the Papuan conflict should be resolved immediately by granting the Papuan people the right to self-determination.

The eight components of the KRPBK are:

Osama Usman Yogobi. KRPBK

Musye Weror, Students Council of UNCEN

Marthen Agapa, Coordinator of Parjal

Jack Wanggai, National Authority of West Papua

Simon Alua, chairmaan of AMPTPI.

Petrus Rumbiak, Papuan Youth

Alius Asso, SHDRP

Selpius Bobii,chairman of  the Front PEPERA

KOALISI RAKYAT PAPUA BERSATU UNTUK KEBENARAN (KRPBK)

Sekretariat Jln. Sorong, No. 04, Kamkey Abepura, Jayapura.Hp. 081344302772/085244232505

Siaran Pers

Salam Perjuangan!

OTSUS adalah bencana! Begitulah kata yang paling tepat dipakai untuk menyebutkan perangkat Negara Republik Indonesia ini yang terus mengikat Papua dan Jakarta sebagai buah tawar-menawar dari suara teriakan “MERDEKA” rakyat Papua.

Kita semua tahu bahwa sejak pemberlakuan OTSUS, darah rakyat sipil Papua justru semakin banyak tertumpah. Palanggaran HAM terjadi di mana-mana, di pelosok, di gunung, lembah dan pesisir maupun di kota. Aspirasi rakyat dibungkam dengan aturan hukum yang menyeret pejuang hak-hak rakyat ke balik terali besi. Stigma separatis semakin dihidupkan dan diberikan kepada pejuang-pejuang Papua. Orang pribumi Papua semakin terpuruk dan terpinggirkan di atas tanahnya sendiri.

Masih segar dalam ingatan kita, tanggal 15 Agustus 2005, seluruh rakyat turun ke jalan secara serentak di seluruh wilayah Tanah Papua untuk mengembalikan OTSUS kepada Pemerintah RI. Akan tetapi kenyataannya Pemerintah RI tidak mau tahu. OTSUS terus dipaksakan dengan mengeluarkan perangkat-perangkat penghancur hidup orang pribumi Papua salah satunya adalah melahirkan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP yang seharusnya menjadi representasi kultural orang asli Papua sengaja dibuat tidak bergigi sebagai sebuah lembaga.

8 – 9 Juni tahun 2010, rakyat Papua melalui Musyawarah Besar (Mubes) rakyat Papua di kantor MRP Papua telah menetapkan 11 rekomendasi sebagai kesepakatan tertinggi. Kita semua sepakat bahwa 11 tuntutan tersebut lahir sebagai titik jenuh rakyat Papua atas permainan Jakarta yang terus-menerus  telah menyeret Papua kedalam kehancuran. 17 Juli 2010, sekali lagi dengan kekuatan penuh, rakyat kembali turun ke jalan dan mengembalikan OTSUS serta meminta agar 11 tuntutan hasil MUBES tersebut segera dipenuhi oleh pemerintah RI.

Namun ternyata Pemerintah sedang terserang penyakit LUPA. Pihak-pihak berwenang seperti DPRP, Gubernur sama sekali tidak menggubris tuntutan tersebut. Demi mengamankan bercokolnya kekuasaan NKRI di tanah Papua, Pansus Evaluasi OTSUS sudah dibentuk dan sedang bekerja untuk mengevaluasi OTSUS yang jelas-jelas sudah ditolak rakyat. Lembaga Masyarakat Adat (LMA) versi NKRI pun dilahirkan sebagai tandingan terhadap Dewan Adat Papua. Selain itu Pansus Perekrutan Anggota MRP pun dibuat dengan kontrol dari Kesbangpol untuk memproses perekrutan anggota-anggotanya. Upaya ini lebih lanjut untuk mengamankan agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengingat MRP yang terekrutlah yang akan memilih dan menetapkan siapa yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya.

Sosialisasi dan perekrutan anggota MRP berdasarkan Perdasus MRP telah dan sedang berlangsung di berbagai wilayah tanah ini dalam waktu yang relatif  singkat. Pada tanggal 10 Januari 2011,di Jakarta telah dilakukan pertemuan ditingkat mentri-mentri terkait agenda pembentukan 2 MRP di Papua. Tanggal 18 Januari 2011 yang akan datang, proses perekrutan anggota MRP akan ditutup. Kemudian para anggotanya akan segera diumumkan dan dilantik pada tanggal 31 Januari 2011.

Dari semua fakta ini, sudah sangat jelas bahwa Pemerintah RI, DPRP dan Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat telah MELECEHKAN suara rakyat Papua. OTSUS sebagai buah tawar menawar politik Papua dengan Indonesia sudah ditolak rakyat dan rakyat meminta agar segera ada kepastian status politik Papua sebagai Bangsa dan Negara yang berdaulat. Tidak boleh ada lagi kompromi yang akan membawa bangsa Papua pada penderitaan panjang di atas tanahnya sendiri.

Sebagai anak-anak negeri ini, apa yang masih memberatkan kaki kita untuk kembali bergerak? Apa yang masih menghalangi kita untuk mengepalkan tangan perlawanan? Tidak ada kata lain selain LAWAN.

Karena itu kami Koalisi Rakyat Papua Bersatu untuk Kebenaran (KRPBK) meminta segera:

  1. Batalkan pembentukan MRP Jilid kedua dan MRP segera dibubarkan karena tidak sesuai dengan suara rakyat Papua yang telah menolak OTSUS.
  2. Mendesak Negara-negara donor untuk segera menghentikan bantuan dana OTSUS kepada Pemerintah Indonesia karena OTSUS telah gagal.
  3. DPRP segera menggelar Sidang Paripurna untuk menyikapi 11 rekomendasi yang dikeluarkan oleh MUBES Rakyat Papua di Kantor MRP pada tanggal 8 – 9 Juni 2010.
  4. Bubarkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) bentukan pemerintah karena tidak merepresentasikan  masyarakat adat dari 7 wilayah adat di Tanah Papua.
  5. Konflik Papua perlu segera diselesaikan melalui hak penentuan nasib sendiri bagi Papua.

Koalisi  Rakyat Papua Bersatu untuk Kebenaran (KRPBK)

  1. Osama Usman Yogobi  (SHDRP/ Koordinator KRPBK)
  2. Musye Weror (BEM UNCEN)
  3. Marthen Agapa (Koordinator Umum PARJAL)
  4. Jack Wanggai ( West Papua National Authority)
  5. Simson Alua ( Ketua DPC AMPTPI)
  6. Petrus Rumbiak (Pemuda Papua)
  7. Alius Asso (SHDRP)
  8. Selpius Bobii (Ketua Umum Front PEPERA PB)